Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo secara resmi dibentuk berdasarkan Perda Kota Probolinggo Nomor 7  Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo  yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008. Badan Lingkungan Hidup  yang semula bernama  Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Perda Nomor 3  Tahun 2005 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2005 merupakan unit kerja baru penggabungan dari dua sisi yang mempunyai satu rumpun sasaran sama yaitu Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo  dengan Kantor Lingkungan Hidup Kota Probolingggo, secara yuridis formal berjalan mulai tangga 3 Agustus 2005 dengan diisinya personil sebagai motor penggerak implementasi kegiatan/ operasional dalam memberikan layanan pada masyarakat di bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan tuntutan era Otonomi Daerah yang meliputi hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat maka lingkungan merupakan salah satu sektor yang mendapatkan prioritas tinggi untuk dikelola oleh daerah kota dan diwujudkan pengelolaannya dalam suatu satuan yang berbentuk dinas sebagai salah satu kota yang berpotensi tinggi dibidang industri maka Probolinggo memang memerlukan institusi lingkungan yang bertugas untuk merencanakan, mengelola, memonitor dan mengevaluasi sektor Kebersihan dan Lingkungan Hidup dengan segala ikutannya.

a.    Perumusan perencanaan kebijaksanaan pembinaan pemberian bimbingan dan pengendalian perijinan di bidang pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan;

b.     Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, analisis dan evaluasi, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;

c.     Pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan;

d.   Perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan;

e.     Pelaksanaan kegiatan monitoring, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan kota, pencegahan pencemaran lingkngan dan penerangan jalan umum.

f.       Pengelolaan ketatausahaan;

g.      Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.