MAYANGAN – Setelah vakum selama empat tahun, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Probolinggo kembali menggelar rapat, Kamis (25/7) siang. Dipimpin Wawali Mochammad Soufis Subri, rapat tersebut membahas tentang pentingnya single data untuk pengentasan kemiskinan.
Tim dibawah koordinasi Bappeda Litbang ini dibentuk untuk memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat. Untuk itu, Wawali Subri pun meminta TKPK harus terdiri dari orang-orang yang punya sudut pandang sebagai warga kurang mampu.
“Saya minta orang yang ada dalam tim ini punya rasa empati, kepedulian. Karena ini adalah masalah hati. Kalau rapat yang datang jangan ganti-ganti orang. Kepala OPD juga harus datang karena frame kita harus sama,” tegas wawali.
Masalah kemiskinan, lanjut Subri, merupakan permasalahan yang sangat mendasar di berbagai level baik itu dunia sampai daerah. Jika membahas kemiskinan maka yang dibahas adalah data. Pemerintah daerah diharapkan punya kewajiban untuk dapat menekan angka kemiskinan di daerahnya.
“Ke depan, sesuai petunjuk Bapak Wali Kota, kami akan mengawal langsung permasalahan kemiskinan ini. Berbicara kemiskinan itu berbicara data base yang rill di seluruh kelurahan di Kota Probolinggo. Tentunya, OPD harus menjalankan programnya dengan bersungguh-sungguh,” imbuh pria berprofesi arsitek ini.
Pemerintah juga harus bisa menggandeng dunia usaha agar terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan bisa berbentuk infrastruktur atau fasilitas yang dibutuhkan oleh warga kurang mampu.
Oleh karena itu, semua OPD harus mengacu pada single data yaitu Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULT-PK). Dijelaskan Kepala Bappeda Litbang Rey Suwigtyo, garis kemiskinan di Kota Probolinggo berada di angka 7,2 persen atau ranking ke 8 se-Jawa Timur.
Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) ULT-PK jumlah warga miskin di Kota Probolinggo sebanyak 78.451 yang tersebar di lima kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Kademangan 15.606 jiwa (dari 4.577 rumah tangga); Kedopok 13.576 jiwa (3.821 rumah tangga); Wonoasih 14.234 jiwa (dari 4.024 rumah tangga); Mayangan 14.831 jiwa (dari 4.245 rumah tangga) dan Kanigaran 20.204 jiwa (dari 5.493 rumah tangga).
Dari 29 kelurahan di 5 kecamatan, tiga kelurahan terbanyak warga miskinnya adalah Kebonsari Kulon, Kanigaran dan Mangnharjo. Diakui oleh Tiyok – sapaan akrabnya, ada perbedaan data antara BDT dan BPS (Badan Pusat Statistik. BPS mencatat ada 16.900 jiwa warga miskin di Kota Mangga ini.
“Perbedaan ini terjadi karena cara atau metode yang digunakan BPS berbeda dengan BDT. Jika BPS lebih pada sample, BDT ini berdasarkan sensus,” ujar mantan Kabag Humas dan Protokol itu. Kendati demikian, ULT-PK selalu menggunakan BDT sebagai dasar progran pengentasan kemiskinan.
Sejak diluncurkan pada Maret 2019 lalu, verifikasi baru melalui ULT-PK (per tanggal 10 Juli) ada 196 rumah tangga (680 jiwa) warga miskin. Kecamatan Kademangan 28 rumah tangga (104 jiwa); Kedopok 13 rumah tangga (105 jiwa); Wonoasih 24 rumah tangga (73 jiwa); Mayangan 68 rumah tangga (234 jiwa) dan Kanigaran 43 rumah tangga (155 jiwa).
Sedangkan pengaduan yang masuk ULT-PK per 10 Juli terdapat 753 orang. Rinciannya, jumlah antrean survey 436; jumlah yang sudah disurvey 317; jumlah yang dinyatakan tidak miskin 55; jumlah dinyatakan miskin ada 261.
Selanjutnya, Pemerintah Kota Probolinggo akan memberikan tanda kepada rumah warga miskin. Secara teknis masih dibahas apakah menggunakan stiker atau cat semprot. Dinas Sosial pun akan melaksanakan verifikasi lapangan untuk mengupdate data BDT.
“Forum ini tidak main-main, ada tantangan yang harus ditangani bersama. Jangan memposisikan kita sebagai orang yang tidak miskin saat berada di tim ini. Memang perlu keikhlasan dan kesungguh-sungguhan dari diri kita sendiri,” tegas Wawali Subri yang juga sebagai Ketua TKPK Kota Probolinggo.
Rapat tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Budiono Wirawan, Asisten Pemerintahan Gogol Sudjarwo, para camat dan beberapa OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. (famydecta/humas)
.jpg)
