JABARKAN ARAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO, MENDAGRI GELAR VIDCON DENGAN PEMDA

KANIGARAN - Pemerintah Kota Probolinggo mengikuti Video Conference (vidcon) peningkatan efektivitas pencegahan dan pengendalian COVID 19 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang Gubernur se- Indonesia dan Kepala Daerah (Bupati dan Wali Kota) se- Indonesia, Kamis (27/8) siang, di Command Center Kantor Wali Kota.

Dipimpin Menteri Dalam Negeri Jenderal Tito Karnavian dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Kabareskrim Polri. Vidcon ini disimak oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin didampingi Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Rey Suwigtyo, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Zainullah dan Kalaksa BPBD Sugito Prasetyo.

Mendagri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, menindaklajuti arahan Presiden RI Joko Widodo pada Senin lalu terkait pemulihan ekonomi nasional dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa pandemi COVID 19 untuk melaksanakan evaluasi sekaligus prespektif dan langkah ke depannya.

Menkopolhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD mengajak masyarakat untuk bersama-sama bergerak menyadari bahwa COVID 19 itu adalah fakta di dalam kehidupan. “Karena itu fakta kita tidak bisa menghindar terus, melainkan bagaimana caranya hidup dengan tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahan seperti biasa. Itulah sebabnya ada 2 arah dalam kehidupan kita, yakni menanggulangi dan memerangi COVID 19 dengan sekuat-kuatnya dan kedua adalah memulihkan secara pelan-pelan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” urainya.

Sedangkan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengimbau kepada pemerintah daerah yang merupakan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan COVID 19 atau menghadapi ancaman perekonomian nasional maka dilakukan dengan pengutamaan alokasi anggaran kegiatan tertentu.

“Dan yang lebih penting lagi adalah apabila pemerintah daerah tidak dapat melakukan pembayaran tahun 2020 sebagai kesulitan aktivitas yang dapat mengakibatkan terlampauinya berbatas anggaran belanja, maka pemerintah daerah memiliki hutang pada pihak kedua dan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya,” urainya.

Sementara itu Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menegaskan selama World Health Organization (WHO) menetapkan kasus pandemi COVID 19 sebagai masalah global, maka pemerintah berkewajiban untuk menyelamatkan nyawa masyarakat tidak hanya dari protokol kesehatan saja, namun pertumbuhan ekonominya juga.

Terkait pelaksanaan pemilihan umum yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang di masa pandemi COVID 19 mengubah tatanan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arief Budiman mengatakan skemanya adalah dari 800 pemilih diperkecil menjadi 500 orang pemilih, terdapat pengaturan kedatangan, mencuci tangan, memakai masker, dilarang berdekatan, tidak bersalaman, cek suhu, jaga jarak, memakai sarung tangan, memakai pelindung wajah.

“Khusus bagi pemilih yang diketahui suhu tubuhnya lebih dari 37 derajat, maka pemilih diharuskan masuk pada bilik khusus. Dan untuk KPPS tentunya dilakukan rapid test sebelum pelaksanaan pemilu. KPPS Sehat, masyarakat sehat,” paparnya. (dewi)

Probolinggo city administration has participated in a video conference held by the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia on Thursday (27/8). The conference discussed the efforts to increase the effectiveness of prevention and control of COVID-19. For that purpose, Governors, Regents, and Mayors throughout Indonesia have also participated in the event.

Minister of Home Affairs General Tito Karnavian said that he was following up on President Joko Widodo's directives on Monday regarding national economic recovery and regional head elections (Pilkada) during the COVID-19 pandemic, to carry out an evaluation as well as a perspective and future steps.

Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs (Menkopolhukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD invites the public to work together to realize that COVID 19 is a fact in life. "Therefore, we cannot get away from the situation, but to live by continuing to carry out government duties as usual. That is why there are 2 directions in our lives, namely tackling and combating COVID-19 with the power we have and secondly, to restore the social life," he explained.

Meanwhile, the Head of the Government Procurement Policy Agency (LKPP), Roni Dwi Susanto, appealed to local governments, that in handling COVID-19 or facing the threat of the national economy, to make a priority on specific activity budget allocations.

"And more importantly, if the local government cannot make payments in 2020 as difficulty in activities that can result in exceeding the budget limit, the regional government has a debt to the second party and is re-budgeted in the following year," he explained.

Meanwhile, the Head of the National Disaster Management Agency (BNPB), Lieutenant General TNI Doni Monardo, emphasized that as long as the World Health Organization (WHO) considers that the COVID-19 pandemic as a global problem, the government must save people's lives. This includes how to educate the public on adopting health protocols and to revive economic growth.

Regarding the implementation of the general election which will be held on December 9, 2020, as it will be implemented during the COVID-19 pandemic, changing on the order of the Voting Organizing Group (KPPS) will be necessarily made. Responding to this, the Chairman of the General Election Commission (KPU) of the Republic of Indonesia Arief Budiman said the scheme of 800 voters will be reduced to 500 voters, the voters' arrival will be well arranged with adopting health protocols including washing hands, wearing masks, prohibited from being close together, not shaking hands, checking body temperature, performing social distancing, wearing gloves and face shield.

"Voters with more than 37 degrees of body temperature are required to enter a special booth. And for KPPS, of course, a rapid test will be carried out before the election. Healthy KPPS, healthy people," he explained. (alfien_tr)