MAYANGAN - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Probolinggo menggelar Rapat Koordinasi Tim Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Kota Probolinggo bulan Januari 2020, di ruang rapat Bakesbangpol, Kamis (30/1) pagi.
Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wawali Mochammad Soufis Subri, Kepala Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kodim 0820/Probolinggo, Polresta dan segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Probolinggo.
Wali Kota Habib Hadi yang memimpin jalannya rakor mengatakan, acara itu bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan koordinasi keterpaduan sehingga integritas atas unsur aparatur yang tergabung dalam tim terpadu penanganan konflik sosial.
Pelaksanaan kegiatan penanganan konflik sosial melalui Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus dijalankan secara terus menerus oleh seluruh anggota Tim Terpadu baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
Di bulan ini ada beberapa kejadian yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Pertama, terkait penyebaran virus corona. Orang nomor satu di Kota Probolinggo itu menginstruksikan pada OPD terkait untuk melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait pola hidup sehat dan menjaga daya tahan tubuh agar tidak terinfeksi virus yang berasal dari Kota Wuhan, Tiongkok itu.
“Virus tersebut saat ini telah menyebar ke beberapa negara. Walaupun pernyataan resmi dari Menteri Kesehatan bahwa di Indonesia belum ditemukan kasus tersebut, kita tetap harus waspada dan siaga serta terus berhati-hati,” tuturnya.
Kedua, berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka iuran BPJS Kesehatan mengalami penyesuaian (kenaikan). “Ini sudah berlaku per 1 Januari 2020. Kenaikan ini dikhawatirkan ada gejolak, khususnya bagi kelas tiga, yang kebanyakan masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.
Lalu, adanya banyak regulasi terkait dengan masalah dunia usaha yang dianggap sebagai penghambat investasi, karena iklim dan daya saing. Dalam hal ini, pihaknya akan menyederhanakan aturan dan akan dibahas rancangan undang-undang omnibus law cipta lapangan kerja dan perpajakan. “Omnibus law ini diharapkan dapat menghapus pasal-pasal yang bisa menghambat investasi,” ujarnya.
Berikutnya, keresahan yang timbul akibat dari munculnya kerajaan-kerajaan yang belum tentu kebenarannya. Hal itu, menurutnya, dinilai sebagai bentuk fenomena masyarakat yang cenderung ingin mendapat solusi praktis terkait masalah ekonomi dan sosial.
“Masyarakat dijanjikan harta dan kedudukan apabila mau menjadi anggota dengan membayar sejumlah uang. Setelah dilakukan penyelidikan oleh aparat kepolisian, munculnya keraton dan raja palsu itu ternyata hanya bermotif penipuan,” terangnya.
Dan terakhir, kata Habib Hadi, masyarakat beberapa hari lalu juga diresahkan dengan rencana kebijakan pemerintah yang akan mencabut subsidi tabung LPG 3 kg. Seperti diketahui, subsidi tabung melon itu saat ini tengah dinikmati oleh hampir seluruh warga negara Indonesia, tak terkecuali di Kota Probolinggo. Sehingga memberatkan APBN, sehingga ke depan subsidi LPG itu hanya akan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima.
Sebelum beranjak meninggalkan ruangan, Wali Kota yang hari ini tepat setahun memimpin Kota Seribu Taman itu, berharap agar capaian yang telah diraih selama ini dapat didukung dan terus terjalin sinergi yang baik.
“Kedepan kita dapat lebih mempererat terbangunnya kesepahaman, kesamaan, visi dan misi, persepsi antar tim terpadu di tingkat kota/kabupaten. Semoga tercipta koordinasi dan konsolidasi serta hubungan yang sinergis antara tim, sehingga tersusunnya rekomendasi dan saran sebagai bahan acuan dalam rangka penanganan konflik sosial daerah," pungkasnya. (sonea)
The Agency of National Unity and Politics (Bakesbangpol) of Probolinggo city held a Coordination Meeting of Improvement Team for Prevention and Management of Social Conflict at the meeting room of the agency on Thursday (30/1).
The meeting was attended by Mayor Hadi Zainal Abidin and Vice Mayor Mochammad Soufis Subri, the head of District Attorney, District Court, Military District Command 0820, Police Precinct, and several representatives of Regional Working Units in the city.
Mayor Habib Hadi, leading the meeting, said that the meeting was conducted to create and enhance the coordination to reach integrity on all apparatus involved in the integrated team of social conflict handling.
Handling social conflict is a national program that must be conducted continually by the integrated team at the national, provincial, or regional levels.
In January, there were cases potential to cause public disorder. The first one was the spreading of coronavirus. The mayor has asked the related working units to hold dissemination to the people to implement a healthy lifestyle and maintain their healthy condition to not getting infected by the virus coming from Wuhan, China.
“The virus has been spreading to several countries. The Ministry of Health has confirmed in Indonesia, there was no case of coronavirus. Yet, we must be alert of the virus,” he said.
The second one, based on Presidential Decree No 75 of 2019 on Amendment of Presidential Decree No 82 of 2018 on Health Insurance, then the tuition for health insurance BPJS Kesehatan has risen.
Then, many regulations on business world considered preventing the investment to develop due to the climate and competitiveness. In this case, his side will commit to simplify the regulation and to discuss a draft on omnibus law related to job vacancies and taxes. “Omnibus law is expected to delete any paragraphs preventing investment to develop,” he said.
Then, there was also unrest that arises as a result of the emergence of fake kingdoms. According to him, this was considered as a form of community phenomenon that tended to get practical solutions related to economic and social problems.
"People are promised wealth and position if they want to become a member by paying a sum of money. After an investigation by the police, the appearance of the palace and the fake king was only motivated by fraud," he explained.
And finally, said Habib Hadi, the community a few days ago was also annoyed by a government policy plan that would revoke subsidies of 3-kg LPG. As is known, the 3-kg LPG is currently being enjoyed by almost all Indonesian citizens. This condition has spent a lot of budgets so that in the future LPG subsidies will only be given to people who are entitled to receive.
Before leaving the room, the mayor hopes that the achievements he has accomplished so far can be supported and good synergies will continue to be established.
"In the future, we can further strengthen our understanding, common ground, vision and mission, perceptions between integrated teams at the city/regency level. Hopefully, there will be coordination and consolidation as well as a synergic relationship between the teams, so that recommendations are formulated as reference material in the context of handling regional social conflicts," he concluded. (alfien_tr)
.jpg)
