KANIGARAN - Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin mengikuti video conference (vidcon) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan sejumlah menteri lainnya, di Kamis (9/4) di Command Center, kantor Wali Kota.
Selaku pembina pemerintahan daerah, Mendagri mengeluarkan Instruksi nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID) 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dimana ada beberapa penekanan yang disampaikan dalam instruksi tersebut yaitu melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas yang difokuskan pada; penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net.
Vidcon itu membahas langkah-langkah arahan Mendagri Tito Karnavian yang menekankan bahwa krisis virus korona sudah melanda semua negara (203 negara sudah terpapar). Dimana krisis pandemi ini yang terluas dalam sejarah umat manusia. Dampak dari ini, Indonesia mengalami masalah kesehatan yang bertimbal balik dengan masalah ekonomi di dunia. Oleh karena itu strategi utama adalah mengutamakan kesehatan publik, tapi juga menjaga ekonomi jangan sampai jatuh terlalu dalam.
“Krisis covid-19 memiliki dampak ekonomi yang luar biasa, yang tidak bisa ditandingi oleh krisis ekonomi yang pernah dialami dunia sebelumnya,” katanya.
Vidcon itu sendiri bertujuan untuk membangun sinergi antara pusat dan daerah didalam menyatukan langkah dan gerak dalam menghadapi krisis Covid -19 dengan melibatkan Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menko Polhukam dan Menko Maritim, Kapolri, Kepala BNPB, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur pada vidcon yang berlangsung selama 2,5 jam itu.
Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan 4 poin catatannya pada Mendagri. Diantaranya pernyataan dukungan terhadap instruksi mendagri, restrukturisasi perusahaan pembiayaan leasing bagi ojek online dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Jawa Timur yang jumlahnya mencapai 20 juta penerima dan belum adanya bupati / wali kota di wilayahnya yang mengajukan pengadaan PSBB.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin melalui Sekretaris Daerah drg Ninik Ira Wibawati seusai vidcon menyatakan siap melaksanakan apa yang menjadi arahan Menteri Dalam Negeri dalam menangani pencegahan penyebaran Covid-19 ini. Termasuk dengan melakukan upaya-upaya antisipasi dengan mendirikan sejumlah posko penanganan covid-19 di wilayah perbatasan dan di area pemukiman, bekerjasama dengan instansi terkait seperti kepolisian, satpol pp bahkan sampai ke tingkat RT/RW.
"Tentu arahan dari pak Menteri Dalam Negeri ini akan kami tindaklanjuti, sebagai langkah antisipasi terdampak virus corona. Tapi sebagus apapun langkah yang sudah Pemkot upayakan, saya berharap dukungan dan peran serta aktif masyarakat sehingga semua ini bisa kita lalui dengan baik, cepat, tepat dan efektif,” pungkasnya. (Sonea)
Probolinggo Mayor Hadi Zainal Abidin had a video conference with the Home Affairs Ministry Tito Karnavian and other ministers on Thursday at Command Center, city hall.
The Home Affairs Ministry has issued an Instruction No 1 of 2020 on Prevention of Spreading and Acceleration in Handling Corona Virus Disease (COVID) for Regional Government. There is more attention mentioned in the instruction including to accelerate the use of local budget on the certain program and changing the allocation of the budget to increase the capacity as is being focused on health care, dealing with economic impact, and providing a social safety net.
The video conference discussed the measures as was directed by Tito Karnavian who said that the coronavirus crisis has struck 203 countries throughout the world which has been the biggest pandemic in history. Due to the outbreak, Indonesia is dealing with health problems leading to economic problems in the world. Therefore, the main strategy being carried out is to prioritize public health, as well as maintaining the economic condition.
“The COVID-19 crisis has a tremendous economic impact that cannot be matched by an economic crisis that the world had experienced before,” he said.
The video conference has a purpose to build synergy between the central and regional governments in uniting the measures and movement in dealing with the COVID-19 crisis by involving Social Affairs Minister, Manpower and Transmigration Minister, Finance Minister, and several governors in Java Island on a video conference.
On that occasion, the Governor of East Java Khofifah Indar Parawansa delivered her 4 point notes to the Minister of Home Affairs. Among them were statements of support for the instructions of the Minister of Home Affairs, restructuring of leasing finance companies for online transportation and recipients of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in East Java, which totaled 20 million recipients and the absence of regents/mayors in their regions who submitted PSBB procurement.
Meanwhile, Mayor of Probolinggo Hadi Zainal Abidin through Regional Secretary drg Ninik Ira Wibawati after the video conference stated that she was ready to carry out what was the direction of the Minister of Home Affairs in handling the prevention of the spread of Covid-19 including by making anticipatory efforts by establishing several COVID-19 handling posts in the border area and residential areas, in collaboration with relevant agencies such as the police, Public Order Agency and even to the neighborhood organizations RT/RW .
"Of course the direction from the Minister of Home Affairs will be followed up, as an anticipation step. But no matter how good the steps that have been taken by the government, I hope for the support and active participation of the community so that all of this we can go through well, quickly, precisely, and effective," she concluded. (alfien_tr)
.jpg)
