KADEMANGAN – Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo diapresiasi Pemerintah Kota Probolinggo. “Atas nama Pemerintah Kota Probolinggo, kami mengapresiasi BPS Kota Probolinggo sebagai pembina data statistik sektoral yang telah menyiapkan dan senantiasa berusaha melakukan update data dan percepatan penyajian data terutama data-data strategis,” kata Wawali Mochammad Soufis Subri dalam sambutannya, Rabu (24/6).
Lebih jauh wawali menjelaskan, data memberikan peranan yang luar biasa bagi perencanaan pembangunan, bahkan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa data merupakan kekayaan baru bahkan lebih berharga daripada minyak.
“Hal ini menunjukkan betapa pentingya sebuah akurasi data untuk percepatan pembangunan dan pengambilan kebijakan agar tidak melenceng dari sasaran. Di era global saat ini, siapa yang menguasai data, itulah yang menguasai dunia. Data yang akurat akan menjadi senjata ampuh untuk menentukan langkah selanjutnya. Sekali lagi, akurasi data, kecepatan data dan validasi data yang terus menerus dilakukan oleh BPS menjadi starting point dan pijakan kami untuk melangkah dalam rangka membangun Kota Probolinggo ke depan,” harap Subri.
Wawali pun menambahkan agar Kota Probolinggo benar-benar menjadi smart city. Ketika masyarakat sudah cerdas, mendapatkan informasi yang benar, maka masyarakat akan mampu memfilter suatu berita apakah berita itu bohong (hoax) atau tidak.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Probolinggo Adenan mengungkapkan, pencanangan ZI merupakan salah satu wujud komitmen melakukan reformasi birokrasi, guna mencapai visi BPS yaitu, penyedia data statistik terpercaya untuk semua. Pencanangan ini menjadi momentum bagi setiap insan BPS Kota Probolinggo untuk meningkatkan motivasi guna menciptakan budaya kerja yang bersih, anti korupsi, akuntabel, berkinerja tinggi, efisien dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas.
“Terdapat tiga sasaran yang ingin dicapai dalam zona integritas ini, antara lain, terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Adenan.
Masih menurut Adenan mengungkapkan, BPS Kota Probolinggo telah berupaya untuk melakukan peningkatan pelayanan kepada pengguna data dalam bentuk pelayanan statistik terpadu yang terintegrasi baik secara offline maupun online.
“Data-data startegis yang berhasil dirilis BPS Kota Probolinggo seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, ketenagakerjaan, dan lain-lain, selalu kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Probolinggo secara rutin dalam bentuk buku infografis dan kami update setiap tahunnya,” tutur Adenan.
Namun capaian itu belum cukup untuk menjadikan BPS Kota Probolinggo menjadi satker yang berpredikat WBK. Diperlukan dukungan penuh, terutama dari Pemerintah Kota Probolinggo maupun masyarakat pengguna data.
Diketahui, permintaan masyarakat terhadap data BPS baik dari segi jumlah maupun jenis data hingga Mei 2020 secara rata-rata terdapat 41 pengunjung website BPS Kota Probolinggo setiap harinya. Peran serta masyarakat dalam menciptakan statistik yang terpercaya untuk semua juga terlihat jelas dalam kegiatan Sensus Penduduk Online yang baru berakhir 29 Mei lalu.
Jumlah penduduk yang telah beraprtisipasi dalam sensus penduduk online sebanyak 73.868 jiwa dan jumlah tersebut merupakan 30,85 persen dari total penduduk berdasarkan proyeksi penduduk Kota Probolinggo Tahun 2020 sebesar 239.444 jiwa. Capaian tersebut menjadikan Kota Probolinggo menempati urutan ke tujuh se- Jawa Timur dari sisi prosentase.
“Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi aktif pemerintah daerah serta masyarakat Kota Probolinggo, sehingga pelaksanaan sensus penduduk online dapat berjalan dengan lancar dan sukses,” jelas Adenan.
Kegiatan yang dilaksanakan di kantor BPS setempat itu dilhadiri Kajari Yeni Puspita Kejari, Ketua Pengadilan Negeri Darwanto, serta perwakilan Polres Probolinggo Kota dan Kodim 0820. (dewi)
The declaration of Integrity Zone (ZI) towards Corruption-free Zone (WBK) made by Probolinggo city’s Statistics Indonesia (BPS) got full appreciation from Probolinggo city administration. “On behalf of the city administration, we fully appreciate the city’s BPS as an administrator of sectoral statistics who has always updated the data and prepare the acceleration of data presentation,” said Vice Mayor Mochammad Soufis Subri in his speech on Wednesday (24/6).
Moreover, the vice mayor explained, data have an important role in the development plan, and even President Jokowi in his Presidential address stated data is considered a new asset more precious than oil.
“This shows how important data is for development acceleration and policy taking to get the best results. In the global era, whoever controls data will rule the world. Accurate data will be a powerful weapon to determine the next steps. Data accuracy, speed, and validation continuously carried out by BPS will be our starting points and steps to move forward developing Probolinggo city,” Subri hopes.
The vice mayor added Probolinggo city needs to be a smart city. With smart people having good information, they will be able to filter the news.
Meanwhile, the head of BPS, Adenan revealed the declaration is a commitment to have bureaucracy reform to materialize the vision of BPS, which is as the statistics data provider for all. The declaration will be a momentum to increase motivation to create clean, anti-corruption, accountable, efficient working culture, with an orientation of high-quality service.
“We have three targets to achieve in this integrity zone, including to materialize the increasing organizational capacity and accountability, clean government and free of corruption, and improving the quality of public service,” Adenan said.
BPS has made efforts to improve the service quality for data users in the form of integrated statistics service, both online and offline, Adenan revealed.
“Data being released by BPS including Gross Regional Domestic Products (PDRB), Human Development Index (IPM), poverty, employment, and others will be routinely reported to the city administration in an infographic book annually updated,” Adenan said.
The achievement, however, was not enough to take BPS into an institution with a WBK predicate. It needs full support especially from Probolinggo city administration and even from data users.
As is known, the request for BPS data until May 2020 has been recorded to reach 41 users a day. The people’s role in creating trusted statistics for all can be clearly seen in the Online Census which just ended May 29th.
The number of people participating in the online census has reached 73,868 (30.85%) of all population of the city (239,444). This makes Probolinggo city in the 7th rank throughout East Java province.
“I would like to say thanks for the supports and participation of the regional government and all people that online census can be well and successfully implemented,” Adenan said. The declaration was attended by several government officials. (alfien_tr)
.jpg)
