Probolinggo, 1/7/2019 - Habib Hadi Zainal Abidin menggelar rilis Program 99 Hari Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berlokasi di Puri Manggala Bhakti, Senin (1/7), Ia bersama wakilnya, Mochammad Soufis Subri membeberkan poin penting dari kinerjanya sejak dilantik sebagai Wali Kota Probolinggo.
Pertama, program pendidikan gratis untuk sekolah dasar (SD) dan SMP sudah direalisasikan, bahkan rencana berikutnya bisa dipenuhi perlengkapan sekolahnya.
“Masih dihitung anggarannya dalam P-APBD, apabila dimungkinkan juga gratis seragam sekolah 2 setel dan baju olahraga. Itu dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Bagi sekolah swasta juga memperoleh subsidi, sehingga diperoleh pendidikan murah dan berkualitas,” urainya.
Berikutnya, disinggung tentang pelayanan kesehatan gratis baik di Puskesmas maupun di rumah sakit. Bagi warga yang tidak mampu dan tidak tercover BPJS, bisa dilaporkan datanya melalui Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULT-PK) yang difasilitasi Bappeda Litbang. Serta yang menjadi janji politik di bidang kesehatan, yakni pembangunan rumah sakit baru.
“Banyak yang meragukan bisa terealisasi pembangunan rumah sakit di daerah selatan itu. Tapi berkat kerja tim yang solid, dipimpin langsung oleh wakil saya yang ahli di bidang konstruksi, Insya Allah sudah ada titik terang. Kesiapan mencapai 95 persen, anggaran juga dipersiapkan Insya Allah tahun 2020 pembangunan bisa dimulai,” tutur mantan anggota DPR RI ini.
Untuk program bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu, diantaranya bantuan bagi penyandang disabilitas, penderita HIV/ AIDS, rumah tidak layak huni, bantuan peralatan, serta berbagai program sosial lainnya. Kemudian disinggung pula hadirnya mal pelayanan publik, untuk pelayanan satu pintu sudah bisa terselesaikan dengan cepat disana. Meski masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk melengkapinya, seperti pelayanan keimigrasian.
Pria berdarah Arab ini juga menceritakan program lainnya yang berbasis partisipatif. Yakni, hadirnya kampung tematik di masing-masing kelurahan. Mereka inilah yang berkreasi dan berkarya untuk memajukan wilayahnya masing-masing sesuai potensi lokal lingkungannya.
“Insya Allah bisa berkesinambungan bukan sekedar saat diadakan lomba saja. Pengembangan bisa difasilitasi dari dana kelurahan, dan saya percaya mereka tidak mungkin menyia-nyiakan hasil karyanya sendiri,” ungkapnya.
Sementara itu, bentuk perhatian kepada masyarakat untuk pencairan santunan kematian non tunai. Apabila data sudah masuk, maka dalam waktu 3 hari sudah bisa dicairkan. Termasuk penyerahan honor RT/RW di masing-masing kelurahan sebagai program konsolidasi birokrasi.
Untuk program penuntasan status kepegawaian GTT- PTT dengan SK Wali Kota juga dilakukan secara bertahap. Untuk GTT-PTT sekolah sejumlah 512 orang, untuk tenaga akuntansi dilakukan bulan Maret sejumlah 18 orang, pengemudi mobil dinas sebanyak 40 orang. Berbagai program pendukung melalui IT diantaranya, hadirnya call center 112, VIEW Probolinggo layanan dalam satu genggaman, serta program pendukung UKM berbasis online.
Berikutnya, Wali Kota memberi kesempatan bagi media untuk berinteraksi secara langsung. Ada beragam pertanyaan yang disampaikan, diantaranya tarikan lain bagi sekolah apakah masih diperbolehkan? Misalnya untuk kegiatan rekreasi atau acara perpisahan.
Pertanyaan dari Agus Purwoko Mo dari media koran pantura dan pantura.com ini langsung dijawab Habib Hadi. “Tidak boleh dikoordinir sekolah dan bukan tanggung jawab sekolah. Daripada memberatkan lebih baik bikin acara perpisahan di sekolahnya tanpa harus sewa gedung. Bukankah lebih baik dipakai untuk hal lain yang bermanfaat. Termasuk pertanyaan lainnya tadi tentang iuran lain-lain, karena sudah kita kumpulkan semua kepala sekolahnya untuk deklarasi pendidikan gratis agar tidak ada tarikan apapun lagi,” jawabnya.
Cukup banyak masukan yang disampaikan oleh teman-teman media yang hadir berjumlah 50 orang tersebut. Seperti peran OPD dalam Musrenbang juga harus turun agar sesuai dengan keinginan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan, pemasangan stiker bagi penerima bantuan PKH dan BLT, penggerebekan judi secara kontinyu berkoordinasi dengan kepolisian, penutupan tempat hiburan malam yang dijadikan sebagai prostitusi terselubung atau tempat maksiat lainnya. Termasuk janji politik pengadaan ambulans di masing-masing kelurahan sebagai pendukung kesehatan gratis.
“Saya sampaikan terima kasih atas segala masukan dan sarannya, Insya Allah semua menjadi rencana berikutnya dalam kepemimpinan kami berdua. Kita juga meminta pro aktif masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Probolinggo ini,” pungkasnya.
Berbagai gebrakan yang dilakukan Wali Kota dalam mendukung program 99 hari kerja yaitu, sidak sampah di RTH KP, clean up pasar, gerebek judi, gerebek sahur, Jasling, gerebek Miras, Kopdar komunitas, datangi rumah warga miskin yang viral di Medsos, bertemu KPK dan tanda tangani Mou, tolak jual beli jabatan. (yul)
.jpg)
