KANIGARAN - Bertempat di Command Center, Selasa (14/9) pagi, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin hadiri Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 dengan tema Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi.
Agenda yang digelar oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini merupakan acara strategis tahunan yang terdiri dari 3 acara utama. Antara lain launching buku "Mengawal Akuntabilitas", talkshow dan penganugerahan opini Wajar Tanpa Pengecualian bagi Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah kategori 5 kali, 10 kali dan 15 kali berturut-turut.
Disampaikan kurang lebih 1000 peserta berpartisipasi mengikuti rakornas ini secara virtual. Turut mendampingi wali kota pagi itu, Sekretaris Daerah drg. Ninik Ira Wibawati, Kepala BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Wawan Soegyantono dan Irbanwil III (inspektur pembantu wilayah) Inspektorat Kota Probolinggo Retno F.
Dalam laporannya membuka rakornas, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto menyampaikan pentingnya rakornas ini digelar sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggara negara kepada masyarakat.
"Sebagai upaya berkesinambungan untuk menyatukan komitmen membangun sinergi antar stakeholder untuk meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara baik lingkup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," jelas Hadiyanto.
Sementara itu, orang nomor satu di Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada seluruh peserta rakornas bahwa di tahun 2021 pandemi Covid-19 masih belum usai sehingga masih memungkinkan adanya pergerakan dalam pembiayaan negara melalui refocusing anggaran.
"Hari ini kita sudah memasuki bulan kesembilan tahun 2021, Covid-nya belum selesai dan oleh karena itu tahun 2021 Bapak dan Ibu sekalian Kementerian Lembaga serta Pemerintah Daerah, melihat juga bahwa APBN-nya masih bergerak terjadi refocusing bahkan hingga 4 kali karena kita memang menggunakan APBN secara sangat fleksibel, responsif namun akuntabel," terangnya.
Di tahun 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama berkomitmen menjaga keuangan negara. "Oleh karena itu saya berterima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian yang akan terus menjaga keuangan negara untuk menghadapi situasi yang terus akan berubah, belajar dari tahun 2020 kita akan mengelola (tahun) 2021 insyaallah lebih baik, meskipun kondisi dan situasinya tidak selalu lebih mudah," terang Menkeu.
Selaras dengan Menteri Keuangan, Wali Kota Habib Hadi juga memiliki fokus yang sama dengan pemerintah pusat terkait penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional. “Tentunya kita harus mengikuti apa yang menjadi harapan dari Pemerintah Pusat, untuk masalah penanganan pandemi itu menjadi concern kita bersama, sehingga dengan adanya kebijakan dari pusat mengenai refocusing ataupun kebijakan-kebijakan anggaran, yang harus kita prioritaskan pada penanganan, kesehatan, penanganan ekonomi dan sosial, tentunya itu menjadi komitmen kita," jelas orang nomor satu di Kota Probolinggo itu.
Terkait mengenai penghargaan opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, Wali Kota Habib Hadi akan terus berupaya mempertahankan opini tersebut di tengah kondisi pandemi Covid 19. "Mudah-mudahan kedepan kita bisa pertahankan walaupun dalam situasi kondisi anggaran yang mana harus kita refocusing dan lain-lainnya tapi bisa dipertanggung jawabkan sehingga penilaian dari BPK opini WTP tetep bisa kita raih," tambahnya.
Untuk mewujudkan harapan Wali Kota Probolinggo tersebut, Kepala BPPKAD Wawan Soegyantono meminta kepada segenap perangkat daerah untuk saling bekerja sama. "Untuk itu kami berharap di Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyusunan untuk laporan keuangan tahun 2021 adanya suatu kerjasama yang baik untuk penyusunan tersebut," harap Wawan. (dewanta)
