KANIGARAN - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo Heri Sulistio mengatakan, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama Juli 2021 sangat memengaruhi aktivitas konsumsi masyarakat.BPS mencatat inflasi sebesar 0,16 persen di wilayah Kota Probolingggo dipicu harga cabai rawit yang naik mencapai Rp 55 ribu lebih per kilogramnya.
“Pada bulan Juli ini, Kota Probolinggo mengalami inflasi sebesar nol koma enam belas persen dengan IHK (Indeks Harga Konsumen, red) 105,6. Dengan komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di antaranya, cabai rawit, mangga, dan tomat," ujarnya.
Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 6 (enam) kelompok pengeluaran, yaitu; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,56 persen, kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki sebesar 0,03 persen, kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 0,39 persen, kelompok pengeluaran informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen, kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,15 persen, dan kelompok pengeluaran pendidikan sebesar 0,35 persen.
Dua kelompok pengeluaran mengalami penurunan harga yaitu kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin sebesar 0,01 persen dan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,42 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok pengeluaran transportasi dan kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perubahan.
Menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Setda Kota Probolinggo Setiorini Sayekti mengatakan, pengaruh tersebut masih terbilang wajar dan stabil. Perputaran ekonomi di Kota Probolinggo memasuki masa pemberlakuan PPKM level 3 ini pun disebutkan membaik.
"Pemberlakukan PPKM dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19 cukup mempengaruhi dinamika aktivitas konsumsi masyarakat. Namun pengaruh tersebut masih terbilang wajar dan stabil. Dan saat ini, perekonomian kita sudah mulai membaik,” katanya, ditemui Rabu (18/8), di Radio Suara Kota.
Ia menambahkan, TPID Kota Probolinggo dalam hal ini bersama anggotanya yang terdiri dari berbagai pihak, juga terus mengupayakan agar tingkat inflasi di Kota Probolinggo terkendali. Hal itu menjadi indikator dari pergerakan ekonomi dimana masa pandemi sektor ekonomi kontraksinya cukup dalam. Sehingga Pemkot, TPID, masyarakat dan dunia usaha, perlu bergerak bersama dan melakukan aksi sinergis terhadap protokol kesehatan, jika tetap ingin bertumbuh di era kebiasaan baru.
“Kalau dulu, berdagang harus bertatap muka. Maka sekarang bisa memanfaatkan e-market, sehingga kecanggihan teknologi informasi dewasa ini bukan lagi menjadi suatu yang optional, tetapi wajib,” tegasnya.
Sebagai informasi, tercatat sebanyak enam kota mengalami inflasi dan dua kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 0,42 persen, diikuti Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,23 persen, Kota Surabaya sebesar 0,20 persen, dan inflasi terendah terjadi di Kota Malang dan Kota Madiun masing-masing sebesar 0,11 persen.
Sedangkan kota yang mengalami deflasi tertinggi terjadi di Kota Kediri sebesar 0,08 persen, dan kota yang mengalami deflasi terendah adalah Kabupaten Jember sebesar 0,05 persen, sedangkan Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,17 persen. (Sonea)
