SURABAYA - Pemerintah Kota Probolinggo meraih penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, pada ajang BKN Award 2021 yang diselenggarakan Jumat (26/11) di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Pemkot Probolinggo meraih peringkat 3 untuk kategori penilaian kompetensi. Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh kepala BKN RI Bima Haria Wibisana, kepada Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa dalam sambutannya mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur untuk semakin meningkatkan kinerja kepegawaian mulai dari perencanaan, pengawasan dan seterusnya.
“BKN Award menjadi bagian yang sangat penting untuk terus menyiapkan bagaimana seluruh Aparatur Sipil Negara di seluruh kabupaten/kota di seluruh Provinsi Jawa Timur bisa melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan,” ujar gubernur wanita pertama di Jawa Timur tersebut.
Gubernur Khofifah merasa senang karena bukan hanya Pemprov Jatim yang mendapatkan penghargaan ini, tetapi juga sejumlah kabupaten/kota menerima penghargaan BKN Award dari beberapa kategori.
“Kebetulan banyak kepala daerah yang hadir secara langsung, jadi akan menjadi referensi bagi seluruh kepala daerah untuk melakukan peningkatan, efektivitas, efisiensi dan kinerja,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengungkapkan penghargaan ini merupakan bukti dari ikhtiar dan upaya serta hasil kerja keras yang telah dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pemkot Probolinggo.
“Penghargaan ini tentunya menjadi tonggak yang baik untuk pengelolaan SDM di lingkungan Pemkot Probolinggo agar semakin baik lagi. Jangan kendor, terus berinovasi untuk bisa benar-benar melakukan sesuai harapan semuanya. Kita diperingkat 3 tahun ini, mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa kita tingkatkan lagi,” harapnya.
Dalam BKN Award terdapat beberapa penerima penghargaan, diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun; Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peringkat 1 Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian; Pemkab Kediri, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.
Pemkab Tulungagung. Peringkat 3 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun; Pemkot Madiun, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun; Pemkot Surabaya, Peringkat 3 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.
Pemkab Gresik, Peringkat 1 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT Pemkab Lumajang, Peringkat 3 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT; Pemkab Sidoarjo, Peringkat 2 Kategori Penilaian Kompetensi. Pemkot Probolinggo, Peringkat 3 Kategori Penilaian Kompetensi. Pemkab Lamongan, Peringkat 2 Kategori Implementasi Penilaian Kinerja. (Surya)
