KANIGARAN - Sebagai salah satu syarat penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), Senin pagi (22/3) Pemerintah Kota Probolinggo melaksanakan verifikasi lapangan bersama asesor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia. Anugerah Parahita Ekapraya merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh KPPPA sejak tahun 2004 yang memiliki fokus pada bidang kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
Agenda yang berlangsung 2 jam secara daring ini digelar di Ruang Command Center Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, dihadiri langsung oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Sekda Kota Probolinggo drg. Ninik Ira Wibawati, sejumlah kepala perangkat daerah terkait, serta masyarakat pegiat kesejahteraan gender di Kota Probolinggo.
Selain tertuang pada visi, misi, strategi, dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2019-2024, Wali Kota Habib Hadi mengklaim pihaknya telah menjalankan komitmen kesetaraan dan keadilan gender pada pemerintahannya.
“Syukur Alhamdulillah, dalam sejarah Pemerintah Kota Probolinggo di masa pemerintahan saya, telah terukir sejarah Sekretaris Daerah yang dijabat oleh seorang perempuan yakni drg Ninik Ira Wibawati. Bahkan, ada 3 jabatan pimpinan tinggi pratama yang diisi oleh perempuan," terang Wali Kota Habib Hadi.
Guna menguatkan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo pada program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), wali kota telah mengeluarkan 3 peraturan daerah, 2 peraturan wali kota, 3 SK wali kota, dan 1 kebijakan.
“Diterbitkannya beberapa peraturan dan keputusan Wali Kota Probolinggo yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan di Kota Probolinggo telah setara dan adil,” jelas wali kota.
Dalam mengimplementasikan program dan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo telah menggelontorkan anggaran yang diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 sebesar Rp 182 Milyar dan Rp 93 Miliar pada tahun 2020. Serta tambahan pendanaan yang bersumber dari CSR 80 perusahaan di Kota Probolinggo sebesar Rp 902 juta pada tahun 2019 dan Rp 974 juta pada tahun 2020.
Adapun program unggulan Pemerintah Kota Probolinggo dalam bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender yang telah berjalan antara lain, pendidikan gratis tingkat SD dan SMP, pelayanan kesehatan gratis untuk 233.448 orang, pengadaan 29 unit ambulans siaga, call center 112, peningkatan honorarium 1.090 kader posyandu, rumah singgah untuk keluarga pasien yang dirawat di Surabaya, Malang dan Jember, rantang sehat untuk lansia, digitalisasi pelayanan catatan sipil, serta musrenbang tematik perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.
Bertindak sebagai asesor Anugerah Parahita Ekapraya (APE), Herman Siregar melakukan verifikasi dokumen dan bukti-bukti telah diunggah sebelumnya di website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun 7 komponen kunci yang dinilai antara lain komitmen, kebijakan, kelembagaan, SDM dan anggaran, alat analisis gender, data gender serta yang terakhir adalah partisipasi masyarakat.
Selain memastikan setiap dokumen memenuhi kriteria yang diminta, asesor independen tersebut juga memberikan beberapa nasehat dan masukan dari beberapa aspek penilaian yang belum meraih nilai maksimal, salah satunya pada bidang distribusi anggaran yang belum merata.
Kepala Dinas Bappeda Litbang Kota Probolinggo, Tartib Goenawan, yang turut mendampingi verifikasi lapangan, yakin Kota Probolinggo bisa meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat mentor. “Mudah-mudahan saja ini juga bisa terlampaui, kalau dilihat dari kriteria 7 prasyarat tadi sudah terpenuhi semua,” terang mantan Inspektur Kota Probolinggo. (dewa)
