KANIGARAN - Untuk mewujudkan komitmen bersama reformasi birokrasi di pemerintah daerah, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengikuti Seminar Nasional Reformasi Birokrasi yang digelar oleh Kemenko Polhukam secara daring, Rabu (1/12) pagi.
Seminar yang mengusung tema Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Melalui Komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ini diikuti oleh seluruh, gubernur, bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia. Dalam laporannya, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam Arif Mustofa menyampaikan bahwa reformasi birokrasi merupakan sebuah keharusan dalam rangka menciptakan perbaikan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kualitas tata kelola pemerintahan yang baik akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional.
Hadir sebagai pembicara utama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh.Mahfud MD, mengutarakan pentingnya komitmen pemimpin daerah untuk menghadirkan reformasi birokrasi di masing-masing wilayah pemerintahannya. "Setiap perubahan selalu harus dimulai dari komitmen pemimpin, tanpa komitmen, para pemimpin dan pimpinan adalah mustahil terjadi perubahan," jelas Menko Polhukam itu.
Menegaskan pernyataan Mahfud MD, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo juga menjabarkan komitmen Presiden Jokowi Widodo dalam reformasi birokrasi dan pembangunan SDM yang tertuang dalam 5 prioritas kerja presiden tahun 2019-2024. "Seorang presiden terpilih yang diprogramkan menjadi 5 skala prioritas program kerja, salah satunya adalah reformasi birokrasi, juga terkait dengan masalah peningkatan kualitas sumber daya manusia," terang mantan Menteri Dalam Negeri tahun 2014-2019 itu.
Adapun 5 skala program presiden diantaranya adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Habib Hadi juga sependapat bahwa sebagai pemimpin daerah harus mengusahakan terwujudnya reformasi birokrasi salah satunya melalui inovasi pelayanan masyarakat. "Kehadiran pemerintah dalam melayani sehingga kita harus mempunyai terobosan-terobosan inovasi untuk bisa menunjukkan mutu kualitas dari SDM ASN ini,” kata Habib Hadi.
Beberapa narasumber yang hadir dalam seminar nasional ini antara lain Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas Kemenpanrb Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Malang Sutiaji. Mendampingi wali kota antara lain Sekda Kota drg. Ninik Ira Wibawati, Inspektur Kota Probolinggo Yusron Sumartono dan kepala perangkat daerah terkait. (dewanta)
