KANIGARAN - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menggelar Seminar Nasional Hari Ikan ke- 8 tahun 2021 secara daring di Gedung Convention Hall Surabaya, Kamis (25/11). Seminar tersebut mengusung tema “Pengelolaan Perikanan Terukur pada Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” diikuti sejumlah aktivis, akademisi dan berbagai perangkat daerah se- Indonesia.
Seminar dibuka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Dyah Ayu Ermawati. Ia mengatakan seminar ini merupakan kerja sama dengan Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia yang diharapkan nantinya bisa memberikan sumbangsih pengelolaan perikanan pada wilayah kelautan dan perikanan yang ada di wilayah Jawa Timur khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia umumnya.
Selanjutnya, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP Trian Yunanda, sebagai narasumber pertama memaparkan materinya tentang regulasi pengelolaan perikanan di Kawasan Republik Indonesi.
Dari Kota Probolinggo sebagai nara sumber Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin memaparkan materi tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan dan perikanan Kota Probolinggo.
“Kalau tadi dari narasumber awal menjelaskan kerangka umum, berupa regulasi dan aturan. Mudah-mudahan aturan regulasi nasional tersebut melibatkan daerah untuk diajak berdiskusi. Karena banyak persoalan para nelayan ini ada di daerah-daerah. Kami harus bisa menyampaikan hal-hal yang harus dipahami oleh pemerintah pusat, agar pemerintah daerah tidak disalahkan oleh warga nelayannya,” kata wali kota.
Sebagaimana ia menjelaskan visi pemerintahannya 2019-2024, yakni membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo yang lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman dan berkelanjutan. Menurutnya dalam pembangunan daerah terdapat prioritas yang menjadi pokok utama pelaksanaan visinya, yaitu kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya ada program unggulan seperti pertanian/perikanan, pariwisata dan UMKM. Kemudian ada penunjang diantaranya adalah infrastruktur, perlindungan sosial, lingkungan hidup dan birokrasi.
Dengan demikian Pemerintah Kota Probolinggo memiliki konsen pembangunan di wilayahnya terkait pengelolaan perikanan. Diantaranya adalah Pantai Permata Pilang, Pelabuhan Baru Probolinggo, Pelabuhan Tanjung Tembaga dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mayangan.
Terkait itu, ia membuat strategi untuk menggerakkan masyarakat. Sebut saja diantaranya seperti penguatan kualitas jempol untukmu (jemput bola untuk produk bermutu). Peningkatan akses berupa penguatan permodalan dan jejaring pemasaran. Kesejahteraan masyarakat di pesisir pantai berupa pemberian BPJS Ketenagakerjaan, juga penataan kawasan kumuh di sekitar pantai dan Kampung Nila berupa wisata kuliner ikan asap juga pendirian perseroda Handal Brilian Bayuangga.
“Para nelayan kita ikutkan BPJS Ketenagakerjaan. Karena kita mengetahui kendala-kendala, musibah, kecelakaan di laut banyak terjadi. Sehingga kami membuat kebijakan BPJS Ketenagakerjaan nelayan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap warga yang ditinggalkan,” urainya.
Tak sampai di situ, Habib Hadi juga menerangkan berbagai gerakan-gerakan untuk memaksimalkan potensi yang ada di masyarakat seperti mengubah Kampung Nila menjadi lebih baik lagi, pengemasan produk olahan perikanan oleh dinas terkait. Tak hanya itu, untuk mengoptimalkan pengelolaan pantai, dirinya pun menggerakkan warganya untuk berpartisipasi bersih-bersih pantai, penanaman mangrove dan pengelolaan wisata pantai. (dewi)
