MAYANGAN – Audit kasus stunting menjadi kegiatan prioritas dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kota Probolinggo. Berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 prevalensi stunting di Kota Probolinggo sebesar 19 persen. Audit kasus stunting merupakan identifikasi resiko dan penyebab resiko pada kelompok sasaran berbasis surveyor, rutin atau sumber data lainnya.
“Saat ini SSGI tahun 2022 sedang berproses, tetapi target yang harus dicapai sebesar 16,6 persen. Tahun 2023 prevalensi stuntingnya ditargetkan sebesar 13,8 persen, dan di tahun 2024 ditargetkan sebesar 11,1 persen. Tentunya ini membutuhkan upaya-upaya percepatan untuk penurunan kasus stunting,” terang Plt Kepala Dinkes P2KB dr NH Hidayati dalam paparannya.
Dijelaskan dr Ida – sapaan akrabnya, identifikasi rasio pada audit kasus stunting yang dilakukan adalah menemukan atau mengetahui risiko-risiko potensial penyebab langsung. Misalnya asupan tidak kuat, penyakit infeksi, dan penyebab tidak langsung terjadinya stunting seperti pada calon pengantin, ibu hamil dan pasca melahirkan, baduta dan balita.
Ia juga menyebut terkait proses pelaksanaan audit kasus stunting melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pembentukan tim AKS (audit kasus stunting) yang akan melakukan identifikasi dan verifikasi pada sasaran AKS. Tahap kedua, terdapat tim pendamping di masyarakat yang akan melakukan pendampingan pada sasaran AKS seperti balita, ibu hamil dan ibu pasca lahir.
Tahap ketiga adalah seleksi kasus sasaran calon AKS. Tahap keempat mengunjungi kasus stunting oleh tim audit. Tahap kelima pelaksanaan audit kasus stunting oleh tim pakar, yang terdiri dari dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, psikolog, dan nutrisionis baik dari rumah sakit maupun puskesmas. Dan, tahap keenam diseminasi, rekomendasi dan RTL (rencana tindak lanjut).
Dari paparan tersebut, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menegaskan permasalahan stunting menjadi perhatian khusus sehingga memerlukan dukungan dari semua pihak. Ia juga mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan P2KB dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus stunting.
“Keberhasilan pelayanan kesehatan, keberhasilan tentang capaian-capaian yang dilakukan di bidang kesehatan bukan karena saya, tetapi karena tim dari Dinas Kesehatan yang sudah bekerja luar biasa. Saya ucapkan terima kasih karena hal ini menjadi komitmen kita bersama tentang masalah dan tantangan yang harus dihadapi khususnya di bidang kesehatan,” ujarnya.
Habib Hadi mengharapkan Dinas Kesehatan P2KB dapat memberikan laporan secara berkala terkait progres dan kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah stunting. “Harapan saya penanganan masalah stunting ini harus menjadi keseriusan. Saya minta kepada tim dari Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab mengelola data dapat memberikan laporan kepada saya setiap minggu terkait progres dan kendala yang dihadapi,” pintanya.
Menurut wali kota, keberhasilan pemerintah di bidang apapun pasti ada yang bekerja dan membantu, mulai dari level staf hingga kepala perangkat daerah. Karena tanpa mereka tidak akan berhasil. “Saya sebagai leader atau pemimpin harus memberikan penguatan-penguatan supaya semuanya jalan. Permasalahan ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama melalui peran dan fungsinya masing-masing,” pesan Habib Hadi.
Sementara itu, memperkuat paparan Plt Kadinkes P2KB, Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triana Nawangsari mengungkapkan pihaknya sudah melakukan pendampingan keluarga bagi keluarga yang berisiko stunting terutama untuk ibu hamil, calon pengantin, baduta dan balita. Dari hasil pendampingan itu didapatkan hasil yang mendekati berisiko stunting sehingga dibahas di tingkat kecamatan melalui kegiatan mini lokakarya.
“Dari mini lokakarya di tingkat kecamatan kita ajukan lagi ke audit kasus stunting tingkat pertama dengan menghadirkan tim ahli dari dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, psikologi klinis dan nutrisionis. Untuk kasus yang bisa diintervensi pada saat pendampingan awal, langsung kita intervensi. Sedangkan untuk kasus yang memerlukan komitmen dari Pemerintah Kota Probolinggo, kita angkat di kegiatan audit kasus stunting tingkat kota yang hari ini (9/11) dilaksanakan,” bebernya.
Triana menambahkan rencana tindak lanjut (RTL) dari kegiatan ini akan dikirim ke TPPS (tim percepatan penurunan stunting) tingkat Provinsi Jatim yang diketuai Gubernur Jawa Timur. “Kami berharap kasus stunting di Kota Probolinggo bisa turun secara signifikan dari 19 persen menjadi 11 persen di tahun 2024 nanti,” harapnya.
Kegiatan di Puri Manggala Bakti ini diikuti sekitar 135 orang yang terdiri dari unsur forkopimda, koordinator tim pendamping yaitu PKK tingkat kota, kecamatan, kelurahan, dan Perangkat Daerah yang terkait dengan intervensi seperti DPKPP, Dinas Sosial P3A, DPUPR, dan Bappeda Litbang. (mir/fa)
