FGD Publikasi Kota Probolinggo Dalam Angka 2022 Digelar

MAYANGAN - “Data memberikan peran yang luar biasa untuk pembangunan dan kebijakan pemerintah, baik di level pusat maupun daerah,” ungkap Kepala BPS Kota Probolinggo Heri Sulistio dalam sambutannya membuka acara Forum Group Disscusion (FGD) Publikasi Kota Probolinggo Dalam Angka 2022, Rabu (16/2) di Ball Room lantai 2 Paseban Sena.

Menurutnya, data sangat dibutuhkan pada semua tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. “Sejak tahun 2020 Kota Probolinggo Dalam Angka yang sebelumnya dirilis pada bulan Agustus-September, bergeser lebih awal. Yaitu, pada bulan Februari dan April. Penerbitan lebih awal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna data, khususnya pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan bahan perencanaan di awal tahun ini,” urainya.

Mengusung tema “Membangun Statistik Sektoral Berkualitas Menuju Satu Data Indonesia” diharapkan dapat menyamakan persepsi untuk tabel data yang disusun juga mempercepat proses pengumpulan data dan penyusunan publikasi Kota Probolinggo Dalam Angka 2022. “Kota Probolinggo Dalam Angka merupakan publikasi terbitan BPS yang berisi kompilasi data dari dinas/instansi/PD, berisi data statistik dasar dan statistik sektoral yang menggambarkan keadaan Kota Probolinggo,” jelas Heri.

Ya, BPS Kota Probolinggo mengundang perangkat daerah terkait termasuk 5 kecamatan se- Kota Probolinggo, UPT Dispopar Jawa Timur, Kemenag Kota Probolinggo dan Perumda Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo itu bertujuan untuk mengecek kembali kelengkapan, konsistensi dan akurasi data sebelum publikasi Kota Probolinggo Dalam Angka 2022 dirilis.

Menghadirkan narasumber tunggal, Kepala Diskominfo Pujo Agung Satrio menyampaikan  materi Satu Data Kota Probolinggo. Menurut mantan Camat Kademangan itu, sejak 2019 Kota Probolinggo telah memiliki Portal Satu Data Kota Probolinggo.

Portal itu diharapkan dapat membentuk forum satu data bagi masing-masing Perangkat Daerah untuk mengukur indikator titik-titik pencapaian pembangunan berdasarkan skala perbandingan. Pujo menyarankan jika masing-masing Perangkat Daerah untuk menyajikan peta dasar tematik berdasarkan tugas keseharian perangkat daerah.

“Contoh, Diskominfo harus menyiapkan peta jaringan FO atau akses poin atau jaringan. Dinsos menyediakan peta tematik penduduk miskin atau penyandang disabilitas. Dinkes menyediakan peta tematik warga yang tidak memiliki jamban. Dan lain sebagainya,” terang pria berkacamata itu.

Dengan demikian peta tematik di masing-masing PD bisa dipadupadankan dan dikompilasi menjadi satu pada portal satu data Kota Probolinggo. “Dapat dibayangkan manfaatnya. Dan ini sudah dijalankan pada Sistem informasi geografis (Geographic Information System). Cuma tinggal diupdate peta dasar yang sama, yaitu peta tematik di masing-masing perangkat daerah,” bebernya.

Peraturan Wali Kota Nomor 59 tahun 2021 tentang Satu Data Kota Probolinggo telah dibuat. Dengan koordinator Bappeda Litbang, Pembina data adalah BPS dan Bappeda, wali data adalah Diskominfo dan wali data pendukung adalah unit kerja pengelola data di masing-masing PD.

Dengan demikian, Pujo berharap sinergitas antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan BPS setempat dapat terjalin dalam pemenuhan data-data yang valid guna memecahkan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada. (dewi)