MAYANGAN - Pemerintah Kota Probolinggo memprioritaskan percepatan vaksinasi dosis satu dan dua bagi semua masyarakat dan pengendalian harga serta ketersediaan kebutuhan pokok, khususnya sembako menjelang bulan suci Ramadan 1443 H. Hal ini disampaikan Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin saat memimpin rakor tim terpadu penanganan konflik sosial Kota Probolinggo bulan Maret 2022 di Command Centre, Kamis (24/3). Rakor ini dihadiri unsur forkopimda dan diikuti perangkat daerah di lingkungan Pemkot Probolinggo secara virtual.
Dari data pantauan covid-19 dan capaian vaksinasi per 23 Maret 2022, masyarakat Kota Probolinggo yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap sebanyak 73,04 persen dan vaksinasi booster sebanyak 14,04 persen. Sedangkan lansia, saat ini cakupan dosis kedua masih mencapai 47,58 persen.
“Vaksinasi tetap menjadi prioritas yang harus terus dilaksanakan sampai tuntas, baik dosis pertama dan kedua bagi lansia maupun masyarakat umum. Walaupun sempat terjadi lonjakan tinggi di tahun ini, tapi alhamdulillah tidak ada gejala yang serius karena telah divaksin. Mudah-mudahan dengan adanya edukasi dan pemahaman, masyarakat dan para lansia yang belum vaksin bisa menyadari dan mau untuk divaksin,” tutur wali kota.
Untuk itu, Habib Hadi meminta agar dilakukan percepatan vaksinasi khususnya bagi lansia yang sangat rentan terpapar covid-19. Bahkan hingga saat ini kasus aktif covid-19 di Kota Probolinggo terus melandai. “Saya minta kepada PD terkait apabila ada kegiatan-kegiatan terutama di bulan Ramadan nanti, seperti bazaar Ramadan dan lain-lain. Siapkan gerai vaksin sehingga masyarakat yang datang bisa langsung vaksin. Sambil diedukasi kegiatan bisa berjalan karena tingkat kesadaran vaksinasinya tinggi. Apabila warganya tidak menyadari sehingga batasan vaksinasi masih rendah, maka pembatasan-pembatasan akan terjadi lagi,” bebernya.
Tidak hanya itu, Wali Kota Habib Hadi juga menyampaikan, menjelang bulan Ramadan harga kebutuhan bahan pokok mulai merangkak naik, ditambah juga kebutuhan masyarakat di bulan tersebut mengalami kenaikan. Ia berharap kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut masih dalam batas yang wajar sehingga tidak memberatkan masyarakat.
Habib Hadi juga mengimbau agar ketersediaan sembako tercukupi dan tidak terjadi kelangkaan seperti minyak goreng subsidi (curah) yang masih terbatas di pasaran dan minyak goreng kemasan yang banyak tersedia namun harganya mahal sesuai dengan skema harga pasar. Ia meminta DKUPP berkoordinasi dengan instansi terkait agar terus menjaga dan mengendalikan stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok, khususnya pada sembako. “Lakukan pemantauan secara rutin ke pasar tradisional, pastikan pasokan tetap terjaga dan lakukan langkah-langkah antisipasi apabila diperlukan. Sehingga tidak terjadi kelangkaan kebutuhan pokok dan lonjakan harga yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat,” imbaunya.
Biasanya juga, lanjut wali kota, muncul PKL dadakan di beberapa trotoar jalan yakni di sekitar jalan Pahlawan, Cokroaminoto, Mastrip dan beberapa ruas jalan lainnya. Sehingga perlu diatur agar tidak menimbulkan kemacetan yang dapat merugikan pengguna jalan. Wali kota pun mengingatkan bagi pengusaha jasa makanan dan minuman yang buka pada siang hari, supaya menghormati bulan puasa dengan tidak membuka usahanya secara terbuka dan tidak nampak mencolok.
“Agar umat Islam dapat melaksanakan ibadah puasa dan salat tarawih dengan tenang dan khusyuk. Saya mengajak semua komponen masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman sehingga situasi dan kondisi Kota Probolinggo tetap kondusif. Kedepankan sikap toleransi bagi yang tidak menjalankan ibadah puasa,” pesan Habib Hadi.
Senada dengan wali kota, Kajari Hartono mengingatkan percepatan vaksinasi tetap menjadi prioritas sehingga diperlukan solusi cepat untuk mengatasi kendala di lapangan. Selain itu, efek pandemi dan pasca pandemi yang berkepanjangan berdampak pada penghasilan masyarakat khususnya yang berpenghasilan kecil dan tidak menentu. Ditambah harga kebutuhan pokok yang terus naik sehingga memicu munculnya tindak kejahatan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan ekonomi.
“Beberapa hari yang lalu kami telah melaunching rumah restorative justice (RJ) sebagai tempat untuk penanganan konflik sosial dan tempat mediasi bermusyawarah mencari kesepakatan, menyelesaikan permasalahan khususnya tindak pidana ringan, dengan mengutamakan perdamaian daripada penindakan atau tuntutan di persidangan. RJ untuk kepentingan masyarakat kecil, agar hukum tidak terkesan tajam ke bawah, tumpul ke atas, melainkan untuk memulihkan keadaan yaitu kedamaian dan keharmonisan kehidupan masyarakat,” bebernya.
Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Budi H. menyatakan dukungannya, setiap permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan dengan mediasi dan musyawarah sehingga tidak perlu sampai ke pengadilan.
Pada kesempatan ini juga, Kapolres Probolinggo Kota Wadi Sa’bani mengatakan rumah RJ akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan vaksinasi terutama di bulan Ramadan nanti. “Kami akan berkeliling ke RJ Babhin tersebut untuk menyerap aspirasi dan permasalahan di masyarakat sekaligus juga membawa tenaga kesehatan kami untuk melaksanakan vaksin khususnya lansia,” tutupnya. (miranti)
