KANIGARAN – Selain masyarakat dan pelaku UMKM, bantuan penanganan dampak inflasi juga diberikan kepada pengemudi ojek dan angkutan umum Kota Probolinggo. Rabu (9/11) pagi, mereka berkumpul di halaman Museum Probolinggo bertemu dengan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin.
Serah terima bantuan sosial (bansos) berupa uang yang dikoordinir oleh Dinas Perhubungan setempat ini sesuai dengan PMK 140 (Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Insentif Daerah) bulan Oktober hingga Desember serta PMK 134 (Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penanganan Dampak Inflasi) bulan Oktober dan November tahun 2022.
Disampaikan oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, sasaran penerima bansos kali ini adalah pelaku transportasi sebanyak 506 orang. Yang terdiri dari berbagai segmen moda transportasi. “Kita menyalurkan bantuan sosial terhadap pelaku transportasi ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Total semuanya ada 506 dari berbagai segmen yaitu dari ojek pangkalan, ojek online, maxim, grab, gojek dan angkutan kota semua kita kumpulkan,” jelas Wali Kota Habib Hadi yang hadir bersama perwakilan Forkopimda.
Masih menurut Habib Hadi, penyaluran bansos ini merupakan komitmen pemerintah untuk membantu meringankan beban para pengemudi ojek dan transportasi umum lainnya atas dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. “Tentunya ini adalah suatu komitmen dari pemerintah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu meringankan beban dari para pelaku transportasi dikarenakan dampak dari kenaikan BBM yang kita rasakan,” pesannya.
Senada dengan wali kota, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sa’bani juga mengatakan bahwa di 2 tahun terakhir banyak sektor ekonomi terganggu, dikarenakan pandemi Covid-19. Maka dari itu penyaluran bansos ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meminimalisir inflasi dan perlambatan ekonomi.
“Dari mulai 2-3 tahun yang lalu Covid-19 sampai saat ini banyak bidang-bidang yang terganggu, namun tentunya disini pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan instruksi pemerintah pusat juga tidak tinggal diam. Bantuan sosial untuk masyarakat dikeluarkan sebagai upaya meminimalisir dampak negatif situasi perekonomian yang ada saat ini,” terang AKBP Wadi.
Adapun besaran bantuan sosial yang diberikan adalah Rp 150 ribu per bulan. Sebanyak 461 orang, menerima bansos PMK 140 untuk 3 bulan, totalnya Rp 450 ribu. Sementara 45 orang lainnya menerima bansos PMK 134 untuk 2 bulan dengan total Rp 300 ribu. Sedangkan sisa 1 kali bansos PMK 134 sebesar Rp 150 ribu akan disalurkan pada perkiraan akhir bulan November.
Hal Tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Agus Effendi. “Sedangkan sisanya, yang 45 orang menurut PMK 134 sebesar Rp 150 ribu akan dilaksanakan pada akhir bulan November atau bulan Desember sesuai aturan yang berlaku,” terang Agus.
Rincian ke 506 penerima bansos, terdiri atas pengemudi angkutan kota sebanyak 64 orang, pengemudi angkutan pedesaan 1 orang, ojek pangkalan 34 orang, ojek online grab 210 orang, ojek online gojek 109 orang dan ojek online maxim 92 orang. Teknis pengambilan bansos akan dituntaskan selama 1 hari yang dibagi dalam 5 sesi di lokasi kantor Dishub setempat.
Masih di lokasi yang sama, pengemudi ojek online (ojol) perempuan Nurhaini mengaku merasakan penurunan pesanan daring sejak kenaikan harga BBM. Sehingga, dirinya yang juga menjadi tulang punggung keluarga ini merasa bersyukur atas bansos yang diberikan.
“Senang sekali, soalnya merasa terbantu, meskipun 150 ribu per bulannya kan bisa ngangkat yang biasanya dapatnya sekian, dapat bantuan kan ada pemasukan lebih, terima kasih sekali yang sudah bantu dari pihak Pemkot,” kata Nurhaini yang sudah menekuni pekerjaan ojol sejak 2 tahun lalu itu.
Hadir mendampingi wali kota antara lain Plh. Sekda Budiono Wirawan, Ketua Organda Probolinggo Tommy Wahyu Prakoso serta Pimpinan Cabang Bank Jatim Probolinggo Wiwik Hariati. (dp/fa)
