MAYANGAN - Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin membuka fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama nelayan terkait ketersediaan BBM di Kota Probolinggo, di Aula Kelurahan Mangunharjo, Rabu (26/10).
Dalam sambutannya, wali kota mengatakan lonjakan harga yang terjadi saat ini merupakan akibat dari kenaikan BBM. Sehingga berdampak di semua aspek terutama bagi nelayan. “Oleh karenanya, Pemkot melalui TPID mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan dampak dari kenaikan BBM. Bahkan kita mendapatkan reward atau keberhasilan dalam menekan inflasi di Kota Probolinggo. Ke depan kita akan upayakan supaya harga kebutuhan pokok tetap terkendali,” katanya.
Pemerintah terus berupaya untuk hadir, lanjut Habib Hadi, walaupun hal ini bukanlah kebijakan daerah tetapi Pemkot Probolinggo tidak boleh tinggal diam. “Para nelayan dan petani menjadi fokus, jangan sampai aktivitas usahanya ada hambatan. Karena jika ada hambatan maka Pemkot harus mengambil sikap dan menyiapkan langkah supaya tidak menjadi hambatan,” tandasnya.
Menurutnya, tidak ada persoalan yang sulit selama bisa dilakukan dengan duduk bersama untuk mencari solusi yang baik. “Pemkot bersama TNI/Polri membantu memfasilitasi karena kita memiliki komitmen untuk menjaga kestabilan ekonomi hingga tahun-tahun mendatang supaya tetap terjaga. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Saya juga meminta agar masyarakat tetap menjaga kondusivitas di lingkungan kita masing-masing,” pesan Habib Hadi.
Senada dengan wali kota, Ketua TPID Kota Probolinggo drg. Ninik Ira Wibawati menyebut hampir semua negara di dunia mengalami inflasi termasuk di Indonesia khususnya di Kota Probolinggo. Di bulan September laju inflasi meningkat sebesar 0,98 persen setelah sebelumnya di posisi 0,65 persen.
Laju inflasi ini masih terbilang bagus jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya. Ia mengapresiasi peran nelayan dan petani yang ikut mensupport dalam menekan inflasi di Kota Probolinggo.
“Dengan keberhasilan menekan laju inflasi, Kota Probolinggo bisa mendapatkan anggaran DID sebesar Rp 10,4 miliar. Penghargaan ini hanya diberikan bagi 125 kota/kabupaten di Indonesia, salah satunya Kota Probolinggo. Hal ini karena support dari nelayan dan petani yang ikut membantu pengendalian inflasi,” bebernya.
Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari nelayan dan penyuluh dengan menghadirkan nara sumber dari Dinas Perhubungan, DPKPP dan Satgas Pangan. Fasilitasi serupa akan dilaksanakan secara bergantian di lima kecamatan di Kota Probolinggo. (mir/fa)
