SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan penghargaan untuk Kota Probolinggo sebagai kabupaten/kota di Jawa Timur dengan komitmen percepatan pengarusutamaan gender terbaik tahun 2022. Penghargaan ini menambah deretan prestasi kota yang dipimpin Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin.
Kamis (22/12), penghargaan tersebut diterima Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo Aminah Hadi Zainal Abidin, di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Penyerahan penghargaan oleh Gubernur Khofifah itu bertepatan dengan peringatan Hari Ibu ke 94 gelaran Pemprov Jatim.
Sesuai dengan tema Hari Ibu ke 94 “Perempuan Berdaya Indonesia Maju”, Khofifah menekankan bahwa pemberdayaan perempuan harus ditarik dalam Gender Development Index (DGI).
“Pendidikan perempuan bagaimana, kesehatan perempuan bagaimana, kesejahteraan perempuan bagaimana. Mari kita tarik pada DGI. Ini PR kita hari ini. Yang menjadi PR lagi adalah tingginya perkawinan pada usia dini. Harus dilakukan gerakan bersama, sinergi dan edukasi. Harus dilakukan proses edukasi masyarakat agar tidak melihat bahwa menikahkan anak usia dini dianggap mengurangi beban keluarga,” jelas Khofifah.
Pernikahan yang tidak siap secara fisik dan materi akan menimbulkan banyak permasalahan. Seperti ibu hamil kurang gizi, kurang gizi pada janin yang dikandung dan terlahir dalam kondisi stunting.
“Ini menjadi PR kita bersama. Ormas perempuan sudah melakukan banyak hal dan memang yang harus dicover banyak sekali. Jadi, mari berherak bersama menyisir perempuan-perempuan yang masih kategori miskin. Ayo bersama berikan penguatan ekonomi,” ajak gubernur.
Mantan Menteri Sosial itu juga menambahkan, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi, pada dasarnya perempuan punya keunggulan kompetitig dan komparatif. Untuk itu, ibu harus menggali kekuatan impulsif menjadi perempuan luar biasa. “Eksplor potensi dan tumbuh kembangkan,” tegas Khofifah menyemangati.
Ditemui usai menerima penghargaan, Ketua Tim Penggerak PKK Aminah Hadi mengungkapkan bahwa apa yang diraih merupakan kerja keras semua pihak baik itu pemerintah kota dan elemen masyarakat lainnya. “Alhamdulillah bisa menjadi yang terbaik dan mudah-mudahan komitmen dalam pengarusutamaan gender di Kota Probolinggo dapat bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.
Nilai Program PUG Tiap Tahun Terus Meningkat
Sementara itu, bagaimana komitmen percepatan pengarusutamaan gender di Kota Probolinggo? Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia. Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki, perempuan, lansia, disabilitas dan anak.
Untuk memberdayakan laki-laki, perempuan, lansia, disabilitas dan anak dimulai dari tahap perencanaa, pelaksanaan, evaluasi dari seluruh kebijakan program dan kegiatan pemerintah di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.
Dalam peningkatan nilai program PUG di Kota Probolinggo dari tahun 2016 sampai 2020 berada pada komitmen pemimpin daerah terhadap pelaksanaan PUG, kebijakan PUG yang dilihat dari perencanaan setiap Perangkat Daerah) serta peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG. Dan, pemberian pelayanan kepada kelompok rentan gender (perempuan, lansia, disabilitas, anak).
Menurut Ratih Oktavina Wijayanti, Analis Kebijakan Muda pada Dinsos PPPA, Pencapaian PUG berasal dari semua unsur dari pemerintah, masyarakat dunia usaha lembaga pendidikan yang saling bersinergi untuk meningkatkan peran serta perempuan lansia anak dan disabilitas.
“Termasuk peran pemerintah masyarakat dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam rangka pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Jadi tingkat keberhasilan KLA (Kota Layak Anak) juga menjadi daya dukung besar terhadap pencapaian PUG,” bebernya.
Komitmen Kondisi PUG di Kota Probolinggo, lanjut Ratih, sudah sangat baik karena pemimpin daerah dan legislatif sudah memberikan komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan PUG dengan diterbitkannya perda no 2 tentang PUG dan Perda no 3 tentang KLA.
Untuk kebijakan dukungan program tersebut, tertuang dalam misi Wali Kota Probolinggo. Yaitu misi ke 2, sistem perencanaan pada program kegiatan dan kerangka kerja PD telah disusun dalam analisis gender serta tertuang dalam Renstra PD serta kerangka pemantauan PUG yang telah dilakukan pihak terkait.
“Seperti Inspektorat, BPPKAD, Bappeda Litbang, Dinsos PPPA dan Bagian Organisasi Setda Kota Probolinggo telah berjalan. Peningkatan SDM (capacity buliding) PUG, peran masyarakat, dunia usaha semakin meningkat dalam mendukung pelaksanaan PUG,” imbuh Ratih yang juga Plt Kabid pemberdayaan Perempuan itu.
Program andalan Kota Probolinggo dalam PUG antara lain musrenbang tematik khusus anak, disabilitas, lansia dan perempuan. Inovasi lainnya mendukung pelaksanaan PUG juga menjadi daya dukung penilaian. Seperti Sistem Inovasi Layanan Arisan/Angsuran Jamban (SI INOL AJA) dari Dinkes.
“Sebenarnya banyak juga program unggulan lainnya. Ada juga kegiatan pencegahan stunting, pencegahan perkawinan anak, pelatihan kepada perempuan yang dilakukan semua pihak,” tambah Ratih.
Diketahui, evaluasi PUG Kementrian PPPA yang diberikan melalui Anugerah Parahita Ekapraya (APE) diberikan setiap 2 tahun sekali. Tahun 2016 lalu Kota Probolinggo mendapat gelar Pratama, kemudian meningkat Madya di tahun 2018. Lalu di tahun 2020 mendapat APE Utama. “Harapan kedepan semoga evaluasi PUG Kota Probolinggo bisa meraih gelar Mentor atau paling tidak mempertahankan di Utama,” ujar Ratih. (fa)
