MAYANGAN - Pemerintah Kota Probolinggo masuk sebagai nominasi penerima penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tahun 2021. Sebagai tahapan penilaiannya, proses wawancara dilaksanakan melalui zoom meeting di Command Centre, Kantor Wali Kota Probolinggo, Kamis (17/2).
Di tahun ini sebanyak 12 Pemerintah Provinsi, 9 Pemerintah Kabupaten/Kota, 10 usaha skala besar dan 9 usaha skala menengah masuk tahap wawancara memaparkan berbagai kebijakan dan inovasi dihadapan tim juri. Tim juri penghargaan terdiri dari Ravik Karsidi (Ahli Pemberdayaan Masyarakat), Chazali Husni Situmorang (Praktisi dan Ahli Jaminan Sosial), Nunung Nuryanto (Ahli Ekonomi), dan Dinna Prapto Raharja (Ahli Kebijakan Publik). Kemudian Soeprayitno (APINDO), Untung Riyadi (Anggota DJSN dari unsur serikat pekerja), Retna Pratiwi (Direktur Jamsostek, Kemenaker), Zanariah (Direktur SUPD IV Ditjen Bina Keuda Kemendagri) dan Muhyidin (Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BP Jamsostek).
Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, drg. Ninik Ira Wibawati didampingi Kepala Bappeda Litbang Tartib Gunawan mengikuti wawancara dengan memaparkan inovasi dan data pencapaian jumlah tenaga kerja yang sudah terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Probolinggo.
Diketahui, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Namun Pemerintah Kota Probolinggo telah menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum instruksi tersebut muncul.
“Jadi kami memiliki beberapa peraturan wali kota, mulai dari Perwali Nomor 32/2019, Perwali Nomor 101/2020 dan di tahun 2021 ada 4 perwali. Wali Kota Probolinggo mengikutsertakan selain non ASN juga ada guru mengaji, ketua RT/RW dan sebagainya. Serta kami juga membuat surat edaran kepada pemilik perusahaan agar mengikutsertakan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan,” imbuh Sekda Ninik.
Terkait hasil pencapaian, lanjut Sekda Ninik, Pemerintah Kota Probolinggo telah mengikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan bagi non ASN sebanyak 2.024, RT/RW sebanyak 998, nelayan sebanyak 2.803, guru mengaji dan guru minggu sebanyak 997, guru sekolah swasta 1.250. Selain itu, sebanyak 277 perusahaan di Kota Probolinggo telah mengikutkan 49.243 tenaga kerjanya.
Sedangkan cakupan pelindungan tenaga kerja jaminan sosial ketenagakerjaan di tahun 2021 diberikan pelindungan kepada seluruh 2.803 nelayan. Tahun 2022 terdapat program JHT bagi seluruh PTT/GTT, kemudian CSR BAZNAS dan BSI untuk pelindungan terhadap marbot dan imam masjid serta forum CSR Bappeda untuk pekerja rentan melalui perusahaan swasta. Tahun 2023 pelindungan difokuskan untuk pelaku UMKM dan petani, tahun 2024 pelindungan menyasar pada pekerja rentan baik dari binaan Dinsos, KPU dan Bawaslu.
“Harapan ke depan karena program ini sangat bermanfaat, Wali Kota Probolinggo mempunyai program untuk mengembangkan kembali di anggaran tahun 2023 dan 2024. Kita harus optimis bisa meraih Paritrana Award ini,” pungkas Ninik.
Senada dengan Sekda, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Probolinggo, Lesmana Dwi Putra mengungkapkan keyakinannya Kota Probolinggo akan berhasil meraih penghargaan Paritrana Award Tahun 2021.
“Alhamdulillah apa yang telah disampaikan oleh sekda telah mencakup apa yang dipertanyakan oleh juri tadi. Saya optimis Kota Probolinggo akan menjadi juara karena secara coverage sudah mendekati, tinggal komitmen-komitmen untuk selanjutnya. Harapannya ke depan apa yang sudah disampaikan tadi akan terwujud, sehingga coveragenya akan semakin lengkap dan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kota Probolinggo,” harapnya. (miranti)
