MAYANGAN - Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kota Probolinggo mendapat perhatian serius pemerintah daerah setempat. Selasa (6/12) pagi, DKUPP (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian) menggelar Lokakarya PKL di Gedung Paseban Sena. Sebanyak 150 perwakilan PKL se-kota hadir di acara yang mengusung tema "Peran Paguyuban PKL terhadap Pembinaan dan Penataan PKL oleh Pemerintah Kota Probolinggo" itu.
Mewakili Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin membuka lokakarya, Kepala DKUPP Fitriawati mengatakan, penataan yang dimaksud adalah untuk mewujudkan tata kota yang lebih tertib, aman dan nyaman. Maka dari itu sebagai mitra, dirinya meminta kepada seluruh PKL agar bersinergi dengan pemerintah.
“Kemudian perlu kami sampaikan harapan Pemerintah Kota Probolinggo, PKL ini menjadi mitra dari Kota Probolinggo, kita berharap saling sinergi seiring seirama ya,” terang Kadis Fitriawati.
Kedepan, Fitriawati berkeinginan agar PKL-PKL di Kota Probolinggo juga memiliki tempat berjualan yang layak dan pantas. “Kami berharap kedepan PKL ini tidak hanya menjadi pedagang kaki lima, kalau pedagang kaki lima tentunya pedagang yang sebenarnya tidak sesuai aturan baik lokasi dan sebagainya. Jadi secara bertahap kami ingin PKL ini memiliki tempat yang pantas, layak dan tidak dikejar-kejar oleh Satpol PP,” jelasnya.
Senada dengan Kadis Fitriwati, pemateri dari Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo Nasution juga sependapat dengan sinergitas PKL dengan pemerintah. Hal tersebut tertuang sesuai Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima.
“Paling tidak ada sinergitas, supaya para PKL tidak menutup kemungkinan tiap hari akan bertambah. Bapak, ibu juga harus mengikuti, ada Perda 8 Tahun 2011 intinya itu eksekutif atau pemerintah akan membina dan akan memberi jalan keluar yang baik,” beber pria yang karib disapa Cak Yon itu.
Selain diskusi dan penyampaian materi, rencananya juga akan dipilih beberapa koordinator wilayah sentra PKL di Kota Probolinggo. Diantaranya koordinator wilayah Alun-alun, wilayah Jalan Cokroaminoto, wilayah Jalan Mastrip, wilayah Jalan Brantas, wilayah Jalan Suroyo, wilayah Jalan dr. Sutomo, wilayah Jalan Supriyadi dan Jalan Maramis.
Dengan adanya lokakarya bersama PKL ini dimanfaatkan betul oleh peserta untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan DPRD. Salah satunya diutarakan oleh Koordinator PKL wilayah Jalan Cokroaminoto Marsam. Dirinya meminta adanya kebijakan pemerataan pusat keramaian masyarakat sehingga bisa mendongkrak perekonomian para PKL.
“Kami minta fasilitas dan perhatian dari pemerintah dalam artian pemerataan keramaian, jadi jangan hanya bertumpu pada satu titik, yang selama ini titiknya di Alun alun. Alhamdulillah begitu Glaser dibuka, maskotnya sekarang ada di Glaser. Alhamdulillah, ini nanti bisa dibuka yang lain,” kata Marsam.
Turut menjadi fasilitator dalam lokakarya kali ini adalah anggota DPRD Eko Purwanto. Serta hadir beberapa kepala perangkat daerah terkait, antara lain Kepala Dinas Perhubungan Agus Effendi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rahmadeta Antariksa, Plt Kepala Dispopar Fajar Purnomo dan Kepala Satpol PP Aman Suryaman. (dp/fa)
