KANIGARAN - Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Probolinggo periode Juli 2022, digelar Rabu (27/7) di Command Center. Rakor tersebut dihadiri Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, pimpinan dan anggota forkopimda, para asisten, Plt Kepala Bakesbangpol Titik Widayawati dan diikuti perangkat daerah, camat dan instansi vertikal secara virtual.
Dalam arahannya, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin yang diwakili Sekda Ninik menekankan pada sejumlah poin penting dalam perkembangan Kota Probolinggo. Seperti antisipasi penyebaran COVID 19 yang masih berlangsung hingga kini, pengaturan kepulangan jemaah haji, pelaksanaan vaksinasi booster dan rendahnya capaian vaksinasi lansia hingga kasus PMK.
Dalam kepulangan jemaah haji, dijelaskan Sekda Ninik bahwa semua jemaah haji yang datang melalui Bandara Juanda langsung diarahkan ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya untuk dilakukan skrining kesehatan, yaitu swab antigen.
Untuk itu, ia memonitor langsung bawahannya di perangkat daerah terkait yang menangani. Seperti tampak ia meminta kepada semua peserta vidcon untuk mengaktifkan kamera virtualnya. “Untuk Dinas Kesehatan, ini ada saran yang baik dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri. Dinas Kesehatan dapat berkoordinasi dengan semua camat, misal kita punya kebijakan (jika mengurus sesuatu harus booster dulu) dengan mendatangi faskes terdekat yang menyediakan vaksinasi. Tolong dicatat,” tutur Sekda Ninik.
Tak hanya Dinas Kesehatan saja yang disorot Sekda Ninik untuk terus mengupayakan pemecahan masalah agar mendapatkan solusinya. “Camat, Dinsos, DKUPP, Dinas Pertanian KPP, Diskominfo, Dinas Pendidikan (terkait dengan sekolah ramah anak), Bakesbang, Satpol PP dan BPBD juga (yang membantu satgas). Harapannya minggu ini semua perangkat daerah yang saya sebutkan, saya tunggu laporannya, minimal punya action plan apa yang akan dilakukan. Menindaklanjuti dari pertemuan pagi hari ini,” harap Ninik.
Ya, capaian vaksinasi booster yang masih rendah di Kota Probolinggo itu ditanggapi oleh Ketua Pengadilan Negeri Yusti Sinianus Radja agar kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk dapat memberikan contoh teladan yang baik memulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. “Kita masih rendah di booster ya. Kita dapat memulai dari diri kita sendiri (ASN dan keluarga) dengan pendekatan yang humanis mendatangi rumah-rumah vaksin yang disediakan oleh pemerintah,” jelas Yusti.
Karena tidak dipungkiri akibat yang ditimbulkan dari pandemi COVID 19 memicu sejumlah gejolak sosial. Menurut Yusti tingginya angka kriminalitas yang ia tangani bekerja sama dengan Polres Probolinggo Kota menyebutkan, curanmor, narkoba dan sengketa-sengketa perdata naik secara signifikan karena pandemi COVID 19 (2020-2022).
Sementara itu, Kajari Hartono mendorong pembiayaan upaya penanganan dan pencegahan PMK dimana dana yang didapat dari pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah, yakni belanja tidak terduga (BTT). “Belanja tidak terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya,” urai Hartono.
Terkait dengan dasar penggunaan dana BTT, Hartono menjabarkan dapat mempedomani Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dirubah dalam Perpres 12/2021, juga ada Perlem LKPP 13/2018 tentang PBJ Dalam Penanganan Keadaan Darurat, peraturan gubernur sampai dengan peraturan bupati / wali kota. “Kalau di Kota Probolinggo, kami amati sudah ada terkait dengan Perwali atas laporan BTT kasus PMK,” imbuhnya.
Selanjutnya, Kapolresta AKBP Wadi Sa’bani menuturkan pihaknya siap mendampingi pemkot dan satgas PMK untuk pelaksanaan vaksinasi terhadap hewan-hewan ternak. Kasdim 0820 Mayor Slamet Wahyudi menyatakan kesatuannya siap untuk mendampingi petugas Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) dalam penanganan PMK di Kota Probolinggo. (DY/fa)
