KANIGARAN – Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan memasuki musim penghujan, Pemerintah Kota Probolinggo menggelar apel gelar pasukan bencana hidrometeorologi, Jumat (21/10) siang di depan kantor Wali Kota Probolinggo. Apel itu diikuti forkopimda dan ratusan peserta dari jajaran TNI, Polri, Satpol PP, Damkar, BPBD, DLH, Dinkes P2KB, KSOP dan instansi terkait.
Diketahui, agenda ini dilaksanakan menindaklanjuti informasi dari BMKG Juanda perihal prakiraan awal musim hujan serta hasil keputusan rakor penanganan konflik sosial beberapa waktu lalu.
Apel diawali peninjauan personil dan kesiapan peralatan seluruh peserta oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin bersama dengan Kapolresta AKBP Wadi Sa’bani, Dandim 0820 Letkol Arh Arip Budi Cahyono serta Sekda drg. Ninik Ira Wibawati.
Dalam sambutannya, wali kota menyampaikan apel ini bagian dari kewaspadaan dan kesiapsiagaan tanggap bencana. "Upaya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dengan sumber daya yang ada dari kesiapan personil, peralatan dan mobilisasi kendaraan dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi di Wilayah Kota Probolinggo," terang Habib Hadi.
Langkah-langkah antisipasi bencana hidrometeorologi juga disampaikan oleh wali kota, salah satunya adalah normalisasi sungai dari sedimentasi. “Yang pertama langkah-langkah mungkin ada normalisasi sungai pengerukan karena sedimentasi tinggi, yang kedua pembersihan sampah-sampah. Kita juga mengedukasi kepada masyarakat untuk sadar diri, selain itu juga adanya pohon-pohon yang roboh, itu kita antisipasi,” jelas Habib Hadi.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penyambungan PJU (penerangan jalan umum) secara ilegal. Hal tersebut untuk menghindari kejadian korsleting listrik di saat musim hujan sekaligus sebagai pembelajaran dari kasus yang pernah menimpa pada tahun lalu.
Disampaikan oleh Kalaksa BPBD Sugito Prasetyo, rencana kontingensi dan prosedur penanganan bencana juga telah disusun oleh BPBD Kota Probolinggo. “Kemarin kami sudah mencoba membuat rencana kontingensi. Jadi misalnya di daerah selatan terjadi banjir ataupun luapan air, itu sudah kita siapkan. Poskonya ada di kantor BPBD, logistiknya ada di kantor kecamatan, kesehatannya ada di puskesmas, untuk pusat pengungsiannya ada di GOR, jadi sudah tersentral,” terang Kalaksa Sugito.
Selanjutnya, mengikut arahan kapolresta, BPBD diminta untuk menyusun satuan tugas penanggulangan bencana alam guna memudahkan komunikasi dan koordinasi antar instansi. (dp/fa)
