MAYANGAN — Penyandang disabilitas menjadi salah satu kerangka pembangunan global sustainable development goals (SDG’s) atau yang sering disebut tujuan pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan yang inklusif ini ditujukan untuk memperbaiki ketidakmerataan yang terjadi akibat ketidakseimbangan kekuatan, suara, dan pengaruh antar individu dan antar kelompok termasuk kelompok penyandang disabilitas dalam pembangunan.
Berangkat dari sinilah Bappeda Litbang Kota Probolinggo menggandeng Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDis) dalam gelaran Sosialisasi Program Inklusi di Puri Manggala Bakti, Kamis (23/6) siang. Dalam kegiatan ini bertindak selaku narasumber, Luluk Ariyantiny Ketua Yayasan PPDis dan diikuti 38 peserta dari perwakilan kelompok disabilitas, instansi vertikal serta sejumlah perangkat daerah.
Sekretaris Bappeda Litbang, Dwi Agustin Pudji Rahaju dalam laporannya mengatakan sosialisasi ini bertujuan sebagai forum sekaligus media edukasi bagi semua masyarakat dari lapisan terbawah hingga tingkat atas. Hal ini dilakukan untuk bersama-sama mewujudkan Kota Probolinggo ramah disabilitas yang inklusif, setara, sejahtera bersama bagi semua semua pihak melalui penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas Kota Probolinggo.
“Memberikan arahan dan sharing wawasan kepada perangkat daerah maupun pemangku kepentingan terkait agar dapat menciptakan lingkungan yang ramah tanpa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas demi terwujudnya pembangunan masyarakat yang berkeadilan,” ujarnya.
Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Wawan Sugiantono saat membuka acara mengatakan gerakan PRO-HADI (Probolinggo sahabat disabilitas) yang telah diresmikan awal tahun 2022 ini sebagai bentuk kebijakan daerah yang mengedepankan keberpihakan kepada penyandang disabilitas di Kota Probolinggo, mendapat apresiasi dari Australian Government.
“Kita patut berbangga gerakan PRO-HADI memperoleh apresiasi dari Australian Government melalui kebijakan dan kelembagaan yang ditunjuk mendukung implementasi program inklusi di Kota Probolinggo. Kami juga bermitra dengan Kabupaten Situbondo, pemerintah daerah pertama di Jatim yang lebih dulu mewujudkan kota terinklusi di tingkat nasional serta telah mendapat penghargaan dari Amerika Serikat,” terangnya.
Menurutnya, kesuksesan gerakan ini meliputi kesetaraan perlakuan, pelayanan hingga aksesbilitas akan menjadikan penyandang disabilitas memiliki aktualisasi diri yang tinggi, sebagaimana personal yang normal pada umumnya.
“Seiring dengan bergulirnya waktu akan terbuka sudut pandang kita ketika berbicara disabilitas yang selama ini identik dengan pemberian bantuan, namun nanti tidak selalu demikian adanya,” urainya.
Dengan berbekal semangat kemandirian, para penyandang disabilitas secara bertahap akan tampil mengerahkan potensi, sumber daya, sekaligus komitmennya. Diawali melalui pembentukan dan improvisasi pada kelompok/komunitas yang nantinya akan mereposisi diri sebagai objek sekaligus subjek pembangunan daerah.
“Di hadapan kita telah hadir Ibu Luluk Ariyantiny, wanita hebat yang telah berkontribusi terhadap pembangunan inklusi di Kabupaten Situbondo. Kita patut mengapresiasi, pada kondisi keterbatasan fisik, ternyata peran dan aktualisasi dirinya begitu membanggakan. Kepada 6 orang yang ditunjuk sebagai fasilitator kelurahan, peran konkret anda sangat diharapkan. Pendekatan psikologis kepada para penyandang disabilitas merupakan awal yang penting terwujudnya Kota Probolinggo ramah disabilitas,” harapnya.
Wawan juga berpesan agar para perangkat daerah ikut berpartisipasi, berkontribusi, dan mendukung gerakan PRO-HADI melalui kewenangan, program dan kegiatan di instansi masing-masing.
Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kota Probolinggo, Naser mengaku antusias mengikuti kegiatan ini. “Kami sangat antusias, karena kami dijembatani untuk diberi akses baik secara ekonomi maupun hukum. Insyaallah akan memberikan banyak manfaat bagi teman-teman disabilitas,” ungkapnya. (mir/alf)
