KANIGARAN - Dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga, monitoring dan evaluasi kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok menjelang hari besar keagamaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Pemkot Probolinggo menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Rabu (21/12), di salah satu Café and Resto di bilangan dr. Moch. Saleh.
Kegiatan yang dimulai sekira jam 9 pagi itu, dipimpin langsung oleh Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin. Dan turut dihadiri juga oleh Sekda drg Ninik Ira Wibawati selaku Ketua TPID, Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Bulog Sub Divre VIII Probolinggo.
Wali Kota Habib Hadi mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang terjalin selama ini. Karena mengendalikan inflasi merupakan salah satu komitmen dalam mendukung visi Pemkot Probolinggo. Yaitu mewujudkan membangun bersama masyarakat yang lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman dan berkelanjutan.
Maka dari itu, ia pun menyambut baik pelaksanaan HLM kali ini. Pasalnya, pelaksanaan program mengendalikan inflasi ini, adalah upaya untuk menstabilkan harga bahan pokok yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup di tengah kondisi perekonomian saat ini dan secara khusus strategi dalam menjaga kestabilan inflasi jelang Nataru 2023.
“Tentunya kita sadari, banyak daerah yang terdampak inflasi. Disini, kita dituntut harus mempunyai atau solusi atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Namun, melihat kondisi akhir tahun yang seperti ini, tak dipungkiri pemerintah juga agak sulit ikut intervensi dalam kebijakan anggaran karena kita harus tutup buku. Ini harus menjadi pembahasan bersama, khususnya dari BI dan BPS, supaya bisa menjadi bahan rekomendasi strategi dan regulasi mengantisipasi lonjakan harga,” ujarnya.
Dari pertemuan dan koordinasi ini, Habib Hadi mengajak peserta rapat, untuk bersama-sama memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dalam memberikan ruang di daerah, khususnya jelang momen Nataru. “Pada saat Nataru ini pasti terjadi lonjakan, karena kebutuhan meningkat. Sayangnya karena kita tidak bisa mengintervensi, kita hanya bisa menjaga saja. Itu kesulitannya,” keluhnya.
Di hadapan puluhan peserta rakor, Habib Hadi menyebut, giat HLM TPID jelang Nataru ini, selain bertujuan untuk menjaga tingkat inflasi dan memperkuat ketahanan pangan serta menjaga stabilitas harga pangan di pasaran dan memastikan ketersediaan stok bahan pangan.
Ia juga menegaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi menghadapi Nataru. Yakni, antisipasi adanya gejolak kenaikan harga beberapa komoditas tertentu dan menjamin ketersediaan stok bahan pokok dan barang strategis lain karena adanya peningkatan volume konsumsi.
Mantan DPR RI ini berharap, Kota Probolinggo dapat mengendalikan inflasi karena kaitannya erat dengan upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Inflasi yang terkendali, lanjutnya, adalah faktor utama dalam meningkatkan daya saing potensi wilayah, menjaga pendapatan riil masyarakat dengan menjaga iklim usaha yang kondusif, yang berdampak pada naiknya penciptaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu inflasi stabil mutlak diperlukan untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta terjangkaunya daya beli masyarakat yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Pembahasan gayeng HLM TPID dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga, monitoring dan evaluasi kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok menjelang Nataru menggandeng Deputi Perwakilan BI Malang Erwin Syafi’I, Pimpinan Perum Bulog Sub Divre VIII Probolinggo Ramadan dan Kepala BPS Heri Sulistio sebagai narasumber.
HLM TPID Kota Probolinggo melibatkan Perangkat Daerah (PD) seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP), Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes, P2KB), Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Camat se-Kota Probolinggo dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). (es/fa)
