MAYANGAN - Dalam Perwali Probolinggo 36/2016 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), perlu ditindaklanjuti dengan membentuk tim driver sebagai perencanaan penganggaran responsif gender melakukan analisis terhadap anggaran daerah. Tim tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo nomor 188.45/102/KEP/425.012/2022, terdiri dari empat perangkat daerah, yakni Dinsos P3A; Bappeda Litbang; BPPKAD dan Inspektorat.
Melibatkan empat perangkat daerah terkait itu, Kamis (18/8) di Paseban Sena, Dinsos P3A menyelenggarakan Bimtek Strategi PUG, pengawasan dan monev pelaksanaan PUG bagi tim driver perencanaan penganggaran responsif gender. Menghadirkan narasumber Kepala Bidang PUG DP3AK Provinsi Jawa Timur One Widyawati dan Fasilitator PUG Provinsi Jawa Timur drg Rochendah Soemantri diharapkan mampu mengajak tim driver seriusi program pemerintah ini.
“Jadi saya minta kepada tim driver yang ada disini, betul-betul konsen dan serius mengikuti bimtek ini. Mudah-mudahan bimtek ini dapat menjadi langkah untuk melakukan penguatan kelembagaan, khususnya tim driver perencanaan penganggaran responsif gender,” buka Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin dalam sambutannya.
Tak hanya itu, lanjutnya, semua tim driver dapat bergerak bersama-sama untuk menggerakkan perangkat daerah serta masyarakat tentang konsep gender dan PUG dalam percepatan pelaksanaan PUG pada pembangunan di Kota Probolinggo.
Ia juga mengucapkan terima kasih pada tim driver yang ikut mendukung program pemerintah hingga menuai keberhasilan. “Keberhasilan yang sudah kita lalui adalah berkat kekompakan kita semuanya. Jadi semua yang terlibat dalam tim ini luar biasa, sudah membawa tahapan-tahapan progres yang bagus untuk Kota Probolinggo sehingga ke depan harus kita tingkatkan, jangan terlena apa yang sudah kita raih,” ucapnya.
Untuk itu, ia meminta pada Kepala Dinsos Rey Suwigtyo terkait penyediaan anggaran perangkat daerah terkait PUG. “Apa yang perlu diperhatikan dicukupi pada perangkat daerah. Sehingga jangan sampai semangatnya ada, tapi tidak disupport dengan anggaran program pemerintah,” pintanya.
Hal senada juga disampaikan Kadinsos saat ditemui usai seremonial. Ia menyatakan kesiapannya terkait apa yang menjadi arahan orang nomor satu di Kota Probolinggo itu. Pasalnya, ia telah berhasil membawa Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemerintah Kota Probolinggo dalam ajang penilaian evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperoleh kategori utama sama dengan Kota Layak Anak pada tahun 2022.
“Dari sisi regulasi sudah ada, tinggal sekarang kita implementasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Probolinggo terhadap masalah perempuan. Kalau ini jumlahnya meningkat (masalah perempuan), susah untuk mencapai ke mentor (satu tingkat lebih tinggi dari utama),” jelasnya.
Tidak menutup kemungkinan jika kategori mentor dapat ia raih bersama dengan timnya jika pelaksanaan bimtek ini dapat diaplikasikan dengan baik dengan melakukan evaluasi / desk terhadap masalah PPA di semua Perangkat Daerah.
“Sepertinya kategori mentor masih perlu penguatan dan tambahan-tambahan yang lain. Karena se- Indonesia belum ada yang (dapat kategori) mentor, mentok di utama. Tapi kita berupaya kesana, minimal kita sudah mempertahankan yang sudah ada ini. Dengan meningkatkan nilainya sambil kita persiapkan untuk menambahkan sarana prasarana yang menjadi kebutuhan,” bebernya. (DY/fa)
