KANIGARAN - Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi 2022 (Regsosek) telah dimulai. Sasarannya adalah seluruh penduduk Indonesia. Tak terkecuali Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin yang mengikuti pendataan, Selasa (18/10) siang, di rumah dinasnya di Jalan Panglima Sudirman. Kepala BPS Kota Probolinggo Heri Sulistio hadir bersama petugas sensus BPS setempat.
Disampaikan oleh Heri, dilaksanakannya regsosek 2022 untuk mewujudkan satu data perlindungan sosial, khususnya menghapus kemiskinan ekstrem di tahun 2024. “Untuk pelaksanakan satu data perlindungan sosial dan untuk pemberdayaan masyarakat, diharapkan menuju satu data Indonesia sehingga nanti kemiskinan ekstrem yang direncanakan 2024 itu bisa 0% bisa terwujud,” terang Kepala BPS Kota Probolinggo itu.
Pelaksanaan pendataan regsosek 2022 dilakukan selama 1 bulan penuh mulai tanggal 15 Oktober sampai 14 November mendatang. Beberapa variabel data yang dikumpulkan meliputi kependudukan dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas serta pemberdayaan ekonomi. Sebanyak 339 petugas lapangan diterjunkan untuk mendata 78.900 keluarga di Kota Probolinggo.
Ditemui usai pendataan, Wali Kota Habib Hadi mengimbau kepada masyarakat agar terbuka dan jujur dalam menjawab pertanyaan dari petugas regsosek. “Saya mengimbau kepada masyarakat, jangan takut, jangan ragu. Sampaikan apa adanya karena ini dibutuhkan supaya betul-betul data yang tersampaikan sesuai dengan fakta yang ada, tidak perlu ditutup-tutupi seperti yang saya sudah lakukan ini,” terang Habib Hadi.
Ditambahkan olehnya, beberapa data yang ditanyakan oleh petugas BPS Kota Probolinggo diantaranya mengenai informasi data keluarga, rumah dan usaha. “Ya, macam-macam, anak, pendidikan akhir anak, usaha, terus mengenai luas tanah, rumah, semua disampaikan,” kata wali kota.
Pendataan Regsosek 2022 menggunakan metode pengumpulan data PAPI alias Paper and Pencil Interviewing. Khusus untuk keluarga miskin akan dilengkapi dengan data geotag dan foto. Rencananya pendataan awal diselesaikan tahun 2022, selanjutnya di tahun 2023 akan dilakukan integrasi data dan diharapkan di tahun 2024 sudah terbentuk Pusat Data Nasional. (dp/fa)
