KANIGARAN - Sebagai upaya dalam memenuhi hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan, Kamis (9/11) pagi, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Anak Putus Sekolah. Hadir membuka FGD adalah Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin didampingi oleh Sekda drg. Ninik Ira Wibawati di Puri Manggala Bhakti kantor wali kota setempat.
Menyampaikan laporannya, Kadinsos P3A Rey Suwigtyo mengungkapkan bahwa dilaksanakannya FGD ini dalam rangka untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi anak-anak khususnya terkait pendidikan pada anak. “Mencarikan solusi terhadap benang merah karena permasalahan sosial yang ada di masyarakat utamanya masalah anak yang seharusnya bisa mengenyam pendidikan minimal 12 tahun. Tapi banyak kendala sehingga mengalami putus sekolah,” terangnya di depan peserta FGD yang merupakan anak putus sekolah bersama dengan orang tuanya.
Sementara itu, di tengah capaian Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak Tingkat Utama, Wali Kota Habib Hadi mengatakan, masih memiliki beberapa tantangan yang perlu untuk diselesaikan. Salah satunya adalah permasalahan anak putus sekolah. “Kota Probolinggo sudah menjadi Kota Layak Anak Tingkat Utama, itulah hasil usaha upaya. Tapi tantangan yang kita hadapi tentunya setiap hari harus menjadi perhatian kita. Apabila terjadi anak-anak putus sekolah, padahal sekolah sudah gratis berarti ada faktor-faktor lainnya,” jelas wali kota.
Untuk itu, Habib Hadi perpesan kepada Dinas Pendidikan setempat, dalam menangani kasus anak putus sekolah, tidak hanya didata secara administratif saja. Namun juga perlu mencari tahu penyebab sekaligus memberi solusi agar anak kembali sekolah. “Jadi saya minta ke Dinas Pendidikan Kota Probolinggo maupun provinsi. Apabila ada anak yang berhenti sekolah bukan hanya dicatat atau dihapus saja tapi harus ada follow-up apa problemnya sehingga perlu ada tindak lanjut dari OPD mana yang bisa terus kita lakukan,” pesannya.
Untuk kasus anak putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi keluarga, Habib Hadi memberikan satu solusi sebagai jalan keluar agar anak tetap bersekolah. Yakni pondok pesantren, dimana anak bisa mendapatkan ilmu juga tidak memberatkan secara ekonomi. “Kalau memang itu masalahnya, ada solusinya, taruh di tempat pendidikan yang mereka bisa mengenyam pendidikan, yang orang tuanya tidak repot-repot masalah uang sakunya, dimana tempatnya, ya di pondok pesantren. Agamanya dapat, ilmu umumnya dapat, orang tua tidak perlu repot-repot untuk memikirkan masalah biaya uang sakunya,” kata Habib Hadi.
Masih di momen yang sama juga diserahkan secara simbolis bantuan peralatan sekolah dari Wali Kota Habib Hadi kepada perwakilan peserta FGD. Dilanjutkan dengan penandatangan komitmen bersama Pencegahan Anak Putus Sekolah di Kota Probolinggo dalam Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Layak Anak, “Yuk Belajar Sampai Tuntas”. Komitmen tersebut disepakati bersama antara Wali Kota, Ketua TP PKK, sekda, Bappeda Litbang, Dinas Sosial PPPA, Baznas, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beserta anak dan orang tua/ wali.
Dihadirkan 3 narasumber untuk mengisi FGD kali ini, diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Siti Romlah, Kasi SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kota Probolinggo Sutjipto dan Widyaiswara dari BPSDM Provinsi Jawa Timur Arie Cahyono. (dp/qie)
