KANIGARAN - Perlindungan terhadap perempuan masih menjadi tantangan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah itu naik 15,2% dari tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo gelar Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Studi Kasus pada Selasa (26/0) pagi. Acara dilaksanakan selama dua hari (26-27/9) di Gedung Puri Manggala Bhakti.
Dikatakan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak Dinsos PPPA Mirna Susanti, bahwa ada 120 orang perwakilan lintas sektor diundang sebagai peserta dalam sosialisasi kali ini. Tujuannya adalah untuk membangun sistem perlindungan perempuan yang terintegrasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Meningkatkan kapasitas perangkat daerah/ organisasi/ lembaga ataupun layanan terkait dalam memberikan pelayanan dengan harapan dapat mewujudkan sistem perlindungan perempuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terang Mirna
Adapun perwakilan peserta datang dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Probolinggo, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pos Curhat Ibu dan Anak (Pos Cinta). Juga diundang dari Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) tingkat SMP sederajat se-Kota Probolinggo serta anggota TP PKK Kota Probolinggo
Hadir mewakili Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan.dan Sumber Daya Manusia Surya Darmawati. Staf ahli yang aktif berkecimpung dalam kehumasan itu mengatakan masih ada anggapan di masyarakat bahwa perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki. Pandangan ini menurutnya mengakibatkan timbulnya berbagai macam kasus kekerasan pada perempuan. Sehingga, diperlukan keterlibatan semua unsur masyarakat guna memberikan perlindungan bagi perempuan. “Oleh sebab itu, kita harus melakukan pencegahan dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melibatkan semua unsur masyarakat, agar Kota Probolinggo dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi perempuan,” kata Staf Ahli Surya.
Hal tersebut juga diamini oleh narasumber dari anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Andri Purwo Hartono. “Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan penanganan yang tepat dan melibatkan berbagai lembaga dan juga partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, narasumber berikutnya dari Direktur LPP Geofira yang juga merupakan praktisi psikologi klinis dan psikologi forensik Riza Wahyuni mengangkat materi sosialisasi seputar kekerasan berbasis gender. Meliputi kekerasan fisik, psikologi, seksual juga eksploitasi ekonomi. Juga disampaikan beberapa penjelasan terkait pendekatan manajemen kasus dalam Layanan PPA Cekatan (Cepat, Komprehensif, Akurat dan Terintegrasi) serta penerapan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA) untuk mendukung pendokumentasian kasus, pemantauan dan evaluasi.
Salah satu peserta dari kader Pos Cinta Kelurahan Jrebeng Kidul Sundriati mengungkapkan, rata-rata faktor komunikasi yang banyak melatar belakangi kasus kekerasan perempuan di wilayahnya. “Saling cekcok saja antara suami dan istri, karena komunikasinya, masalah keluarga lah,” ungkap Sundariati.
Turut hadir di lokasi acara, Kepala Dinsos PPPA Kota Probolinggo Rey Suwigtyo. (dp/qie)
