KANIGARAN - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan tahapan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Musrenbang adalah cara untuk mewadahi aspirasi dan kebutuhan masyarakat dari lingkungan terkecil yakni RT, kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota. Perencanaan dari lingkungan terbawah ini penting karena masyarakatlah yang paling dekat dan mengetahui apa yang dibutuhkan lingkungan sekitarnya.
Berlatar belakang hal tersebut, Kelurahan Pilang mengadakan Peningkatan Kapasitas LPM dan Pengurus RT RW dalam Penyusunan Usulan Warga di Musrenbang Kelurahan. Bertempat di Ombass Resto & Café, Senin (16/1), giat tersebut betujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta yang terdiri dari LPM, ketua RT/RW, TP PKK Kelurahan Pilang, Karang Taruna Pilang, Ketua Forum Anak, perwakilan kelompok difabel Kelurahan Pilang tentang kamus musrenbang.
“Serta meningkatkan pemahaman terkait syarat-syarat kelengkapan usulan musrenbang dan meningkatkan pemahaman terkait tahapan-tahapan dalam pelaksanaan musrenbang,” jelas Rois Siswanto, Lurah Pilang dalam laporannya.
Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan, bahwa mereka yang hadir punya andil besar dalam menjaring apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. “Namun, perlu diingat bahwa yang menjadi prioritas adalah kepentingan bersama, kepentingan masyarakat, bukanlah kepentingan dari golongan tertentu, apalagi kepentingan diri sendiri,” jelasnya.
Mantan anggota DPR RI tersebut juga berharap usulan musrenbang selaras dengan tema pembangunan Kota Probolinggo tahun 2024, yakni “Pemantapan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Mendukung Stabilitas Daerah”.
“Sehingga terjadi keseimbangan antara perencanaan pembangunan yang direncanakan melalui perangkat daerah/dinas dengan keinginan masyarakat melalui usulan musrenbang,” imbuhnya.
Dalam musrenbang nantinya, peserta dapat menyampaikan aspirasi dan mengusulkan anggaran pembangunan yang rasional, proposional, dan tepat sasaran, mengingat pentingnya musrenbang kelurahan dan kecamatan nanti. Semua usulan melalui musrenbang harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan tidak terjadi adanya permasalahan.
Wali kota yang baru saja mendapatkan gelar doktor tersebut juga menyebutkan bahwa usulan yang masuk jumlahnya ribuan, maka dari itu harus ada skala prioritas, “Dalam menjaring aspirasi masyarakat harus bisa menjelaskan mana yang prioritas mana yang tidak. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekecewaan masyarakat,” terangnya.
Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Habib Hadi kepada seluruh penyelenggara, kecamatan, kelurahan serta seluruh anggota LPM, Ketua RT/RW khususnya Kelurahan Pilang. Ia pun berharap kinerja dan kerja sama terus ditingkatkan agar dapat membuahkan manfaat bagi masyarakat Kota Probolinggo.
“Jika ada usulan yang belum terealisasi seperti pengaspalan jalan lingkungan, pemeliharaan saluran yang tidak terakomodir di dana kelurahan, mungkin karena ada kendala tertentu, mohon bersabar. Kami akan berusaha sebaik mungkin, jika tidak terealisasi di 2024 maka harapannya bisa diwujudkan pada tahun-tahun berikutnya,” tambahnya.
Habib Hadi juga menekankan bahwa kemampuan APBD memang terbatas sehingga tidak dapat memuaskan semua orang. Tetapi, ia berkeyakinan dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan harapan masyarakat melalui musrenbang karena merupakan kewajibannya selaku kepala daerah untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. (sit/fa)
