KADEMANGAN — Tim innovative financing kemitraan Australia-Indonesia program inklusi sambangi Kota Probolinggo Kamis (31/8) siang. Kedatangan mereka di Pendapa Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo menjadi sebuah peluang besar dalam meningkatkan kerjasama dan partisipasi berbagai pihak untuk mendorong terwujudnya semua program inklusi dengan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam acara tersebut, Indah Erniawati, anggota tim yang berasal dari Bappenas RI mengatakan, pembangunan inklusi ditandai dengan adanya keterlibatan dari berbagai kelompok masyarakat. Termasuk masyarakat yang selama ini memiliki kerentanan atau kebutuhan khusus. Masyarakat sipil yang aktif, menurut Indah, sebenarnya menjadi prasyarat penting untuk mendorong terwujudnya semua program agar kebijakan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran sehingga kesejahteraan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak tanpa terkecuali.
“Tentu saja pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kami sangat senang ada perpanjangan tangan pemerintah secara bersama-sama berkolaborasi dengan berbagai macam organisasi masyarakat sipil. Hal ini penting untuk mendukung dan melengkapi program-program yang dirancang pemerintah sehingga benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat,” terang Indah dalam sambutannya.
Pihaknya berharap dengan kolaborasi yang melibatkan Pemerintah Australia, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat bisa terus terjalin sehingga akan terwujud pelaksanaan pembangunan yang harmoni. Program kota inklusi sebenarnya menjadi sebuah inovasi yang mencerminkan adanya keberpihakan pada kelompok rentan yang selama ini masih terabaikan. Dengan adanya program ini maka bisa dipastikan kelompok rentan ini dapat aktif berpartisipasi, menyuarakan pendapat, memiliki akses dan menikmati seluruh hasil pembangunan.
“Kunjungan kami ini sebenarnya untuk belajar dan mendengarkan masukan sehingga menjadi input untuk menyusun kebijakan ke depan yang lebih inklusif dan memperhatikan kebutuhan dengan karakteristik yang berbeda. Sehingga kami merasa yakin bahwa kebijakan atau perencanaan yang disusun tepat sasaran dan tidak mengabaikan sekelompok atau pihak manapun yang tinggal di Indonesia,” bebernya.
Hal yang sama juga disampaikan Ramot Aritonang selaku perwakilan DFAT Australia, yang menyebut Pemerintah Australia memiliki kesan baik terhadap Kota Probolinggo. “Kami terkesan dengan komitmen Kota Probolinggo dalam mewujudkan kota inklusi. Kami yakin program inklusi dan komitmen Pemkot Probolinggo akan bisa mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Indonesia,” sebutnya.
Kunjungannya ke Kota Probolinggo selain mendampingi tim Bappenas RI, juga karena ada ketertarikan untuk melihat pekerjaan-pekerjaan inspiratif yang dilakukan oleh Kelompok Disabilitas Kelurahan (KDK) di Kecamatan Kademangan. Ia berharap dari kunjungan ini akan banyak mendengar pengalaman dan keberhasilan KDK bekerjasama dengan mitra di Kota Probolinggo, PPDiS Situbondo dan SIGAB Jogjakarta dalam menghadapi tantangan yang ada.
“Harapan kami melalui program inklusi yang ada di Kota Probolinggo, bisa juga menginspirasi pemerintah kota dan kabupaten lainnya untuk mewujudkan pembangunan, sehingga tidak ada yang tertinggal,”tandasnya.
Sementara, Kepala Bappeda Kota Probolinggo Diah Sajekti Widowati Sigit mengungkapkan, di awal tahun 2022 Kota Probolinggo telah melaunching Gerakan ProHadi (Gerakan Probolinggo Sahabat Disabilitas) sebagai salah satu kebijakan daerah yang mengedepankan keberpihakan kepada penyandang disabilitas di Kota Probolinggo.
Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen meningkatkan kesetaraan, kesempatan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, menjamin akses pendidikan, akses kesehatan dan pekerjaan, membangun infrastruktur yang accessible untuk menciptakan lingkungan bebas hambatan bagi disabilitas. Bahkan Pemkot bersama forkopimda terkait selalu berupaya mewujudkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, fasilitasi terpenuhinya hak, kesetaraan penyandang disabilitas dan kelompok marjinal di bidang hukum serta advokasi.
“Obsesi tersebut merupakan tantangan dan tanggung jawab yang berat, namun seiring ikhtiar serta doa dilandasi niat sekaligus komitmen mulia, insyaallah akan terlaksana,” ujar Diah saat membacakan sambutan Wali Kota Probolinggo.
Untuk mewujudkan keyakinan tersebut, pihaknya mengharapkan partisipasi dan kontribusi dari semua pihak. Kebijakan daerah jika diformulasi dan dilaksanakan, disertai aspek monitoring dan evaluasi yang konkrit dengan dukungan segenap pemangku kepentingan, maka target yang ingin dicapai adalah dapat mewujudkan Kota Probolinggo Inklusi pada tahun 2024.
“Mari kita saling menyemangati diri, membulatkan tekad dan memperteguh komitmen mewujudkan Kota Probolinggo ramah disabilitas. Insyaallah keinginan ini dapat tercapai sebagai salah satu bentuk terwujudnya tujuan yang diinginkan seluruh warga Kota Probolinggo, yakni kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan ini, tim Inklusi Indonesia, tim PPDiS Situbondo, tim SIGAB Jogjakarta, sejumlah perangkat daerah terkait, dan Kelompok Disabilitas Kelurahan (KDK) 6 kelurahan. (mir/qie)
