KANIGARAN - DPRD Kota Probolinggo kembali gelar sidang paripurna. Kali ini dengan agenda mendengarkan pidato Presiden RI pada sidang Tahunan MPR RI bersama DPD RI dan DPR RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-78 Tahun 2023, pada Rabu (16/8). Hadir di ruang sidang utama, Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan jajaran Forkopimda, para asisten, staf ahli serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Probolinggo.
Rapat yang dimulai pada pukul 9 pagi itu dibuka oleh Ketua DPRD Abdul Mujib didampingi oleh Wakil Ketua I Nasution dan Wakil Ketua II Fernanda Zulkarnain. Serta dilanjutkan dengan mengikuti rangkaian acara sidang yang disaksikan secara virtual.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa di tahun politik ini, pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden bukanlah wewenang presiden. Namun, sesuai ketentuan undang-undang, bahwa partai dan koalisi partai yang memilih calonnya. “Sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah parta politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya,” terang Presiden Jokowi yang hadir mengenakan baju adat Tanimbar Maluku itu.
Berikutnya, Presiden Indonesia ke-7 itu juga menekankan pentingnya aspek budi pekerti masyarakat untuk menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas. Sesuai dengan Tema HUT RI ke-78 yakni “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”. “Bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju menjalankan transformasi bangsa, menuju Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045,” pesan presiden.
Beberapa strategi pembangunan nasional juga dibeberkan oleh Presiden Jokowi. Salah satunya di bidang sumber daya manusia. Di antaranya melalui program penurunan kasus stunting, menaikkan indeks pembangunan manusia serta menyiapkan anggaran perlindungan sosial.
”Sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia. Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022. Menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022. Menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di tahun 2022. Menyiapkan anggaran perlindungan sosial, total sebesar Rp 3.212 T dari tahun 2015 – 2023, termasuk di dalamnya KIS, KIP, KIP kuliah, PKH, Kartu Sembako serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya” beber Presiden Jokowi.
Usai mengikuti sidang paripurna, Sekda Ninik mengajak masyarakat untuk terus memberikan sumbangsih dan dedikasinya mewujudkan cita-cita Indonesia Emas. “Kita sebagai Bangsa Indonesia kita harus tetap berdedikasi untuk Negara Indonesia kita tercinta, supaya negara kita kuat, maju dan seperti tadi arahan Bapak Presiden dikenal di internasional, mewujudkan Indonesia Emas,” ajak Sekda Ninik itu. (dp/qie)
