MAYANGAN - Prestasi membanggakan kembali diraih kota yang dipimpin Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin. Kota Probolinggo mendapat Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Madya tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melalui zoom meeting, Selasa (19/12).
Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender, tetapi juga menunjukkan perhatian serius terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Inovasi kebijakan dan program-program yang berkelanjutan telah membawa dampak positif signifikan bagi masyarakat Kota Probolinggo.
APE tahun ini didasarkan atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) 2022 yang disampaikan kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota. Pada tahun 2023, terdapat 360 instansi, terdiri dari 16 kementerian/ lembaga, 28 Provinsi dan 316 kabupaten/ kota yang telah melaporkan melalui evaluasi mandiri. Keberhasilan ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama perempuan dan anak-anak.
“Penilaian di tahun 2021/2022 banyak perubahan, indikatornya lebih komprehensif dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan terutama pada kepedulian dan keikutsertaan perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lainnya,” ujar Kepala Dinas Sosial dan P3A, Rey Suwigtyo.
Tyok-sapaan akrabnya mengungkapkan Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen untuk terus menjaga prestasinya dan melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan. Penghargaan ini bukan hanya sebagai penghormatan, tetapi juga sebagai tonggak sejarah yang mengukuhkan Kota Probolinggo sebagai pionir dalam membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai kesetaraan, pemberdayaan dan perlindungan.
“Target kami harus meraih kategori yang lebih tinggi lagi. Kami akan berbenah karena memang ini merupakan evaluasi terhadap kinerja kita selama 2 tahun dengan memperbaiki apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Terutama pada peran serta perempuan di legislatif dan eksekutif serta anggaran respon gender” ungkapnya.
Penghargaan APE ini merupakan hasil kerjasama tim, lanjutnya, karena penilaian dilakukan secara total mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan RT/RW. “Kami berharap organisasi perempuan tetap men-support, sehingga membawa nama baik pemerintah daerah termasuk organisasi mereka sendiri. Kedua, jika memungkinkan anggaran respon gender bisa dipenuhi karena ini juga menjadi ukuran. Dan ketiga, mudah-mudahan para perempuan di Pemilu legislatif mendatang bisa mencapai 50 persen,” tutupnya. (mir/qie)
