KANIGARAN - Pemerintah Kota Probolinggo menerima kunjungan kerja Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Jawa Timur di Puri Manggala Bhakti, Selasa (29/8) siang.
Rombongan berjumlah 12 orang itu diterima oleh Sekda kota drg Ninik Ira Wibawati, yang didampingi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Wawan Soegiantono dan Asisten Pemerintahan (Aspem) Gogol Sudjarwo.
Pada lawatannya, rombongan Bamus DPRD Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Muzamil Syafi’i mengungkapkan bahwa kehadiran mereka untuk turun langsung (turba) dan melihat situasi kondisi di berbagai daerah. “Kami melihat perkembangan dan pembangunan di Kota Probolinggo itu bagus. Jadi perlu dilanjutkan,” ujarnya.
Kedatangan Bamus DPRD Provinsi Jatim di Kota Probolinggo ini, juga dalam rangka memantau persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Pengawasan perlu dilakukan karena di seluruh Indonesia pada tahun 2024 akan ada pileg. Pengawasan ini menunjukkan adanya hubungan antara pusat dan daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Oleh karena itu, diperlukan sinergi agar program provinsi dapat dirasakan di tingkat bawah dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Sekda Ninik menyambut baik adanya giat ini. Selaras dengan apa yang disampaikan Muzamil, Sekda Ninik juga berharap, DPRD Provinsi Jatim dapat menjembatani kolaborasi antara Pemprov dan antar kota/ kabupaten yang ada di sekitar Kota Probolinggo.
“Dengan menjalin kerjasama, semoga masalah yang dihadapi setiap kota/ kabupaten di Jawa Timur dapat terurai dengan lebih cepat dan dengan cara-cara yang lebih baik,” harapnya.
Dalam sambutannya Sekda Ninik menyampaikan, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sinkronisasi antar pemda perlu dilakukan. Di mana dalam UU tersebut, disebutkan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan untuk mencapai target pembangunan nasional. Karena itu pula, capaian pembangunan nasional merupakan akumulasi dari capaian pembangunan pusat dan Daerah.
“Di Kota Probolinggo, dokumen perencanaan seperti RKPD, RPJMD dan RPJPD-nya telah disusun pak, dengan berpedoman pada RKPD, RPJMD maupun RPJPD Provinsi Jawa Timur dan nasional,” tuturnya.
Sekda perempuan pertama ini menjelaskan, saat ini, dokumen RPJMD Kota Probolinggo telah mengalami perubahan dengan menyesuaikan kondisi yang ada, dan selaras dengan dokumen RPJMD Provinsi Jatim dan RPJMN. Sementara yang tengah berlangsung saat ini terkait evaluasi RPJPD yang dalam penyusunannya disinkronkan dengan RPJPD Provinsi Jatim dan RPJPN.
Sekda Ninik juga berpendapat, terkait tahun politik yang sudah di depan mata, pihaknya mengaku telah melakukan kerjasama dengan TNI/Polri untuk terus bersama-sama menjaga keamanan di segala lini. Selain itu, juga mengaktifkan kembali program keamanan yang telah ada di masyarakat seperti linmas.
“Yang nggak kalah pentingnya adalah dengan mensosialisasikan pemilu damai, serta menanamkan nilai-nilai kerukunan dan kekompakan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga potensi konflik dapat diredam sejak dini,” jelasnya.
Pemkot juga rutin melaksanakan rapat koordinasi penanganan konflik sosial yang melibatkan sebanyak mungkin pihak demi menjaga suasana kota tetap kondusif.
Dalam pertemuan itu, Sekda Ninik menyampaikan 3 poin penting yang perlu penanganan yang serius, sehingga diharapkan ada tindak lanjut dalam waktu dekat dari pertemuan ini.
“Ya, kami tadi juga menyampaikan kaitannya dengan pembangunan (rumah sakit) Ar Rozy yang masuk Perpres 80 2019, kita minta support terkait penyediaan alat medis dan akreditasi dari kelas C ke kelas B. Selain itu, kami juga minta dibantu fasilitasi Jalan Bromo yang merupakan (kewenangan) jalan provinsi, terkait penertiban bangunan warung-warung dan parkir liar kendaraan besar di kawasan tersebut, yang mengakibatkan rusaknya taman-taman kota. Yg terakhir, terkait pengendalian inflasi, karena tentu kita tidak bisa sendiri, tapi juga sinergitas antar daerah sekitar,” rincinya. (es/qie)
