MAYANGAN - Sebagai kota yang berkomitmen mendukung isu disabilitas, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Bappeda Litbang menggelar kegiatan forum peningkatan perspektif disabilitas bagi perangkat daerah tahun 2023 yang bertempat di aula Bakesbang, Jumat (8/12) pagi.
Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin dalam arahannya mengatakan Pemerintah Kota Probolinggo telah melaksanakan musrenbang tematik anak, perempuan dan disabilitas tahun lalu. Dan telah menyepakati dokumen kerja sama dengan PPDis Situbondo tentang pembangunan inklusif disabilitas.
Bahkan, sekarang ini Pemerintah Kota Probolinggo berupaya untuk mewujudkan Kota Probolinggo inklusif yang merupakan refleksi kepemimpinan dan perwujudan visi Wali Kota Probolinggo. Yaitu membangun bersama rakyat, di mana semua dilibatkan dan merasakan manfaat tanpa ada seorangpun yang tertinggal, untuk Kota Probolinggo lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman dan berkelanjutan.
“Tahun ini kita sudah menyalurkan bantuan untuk masyarakat tidak mampu, anjal, stunting dan sahabat disabilitas. Pemerintah harus hadir untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan ini yang harus kita perjuangkan,” tuturnya.
Menurutnya, komitmen dan niat baik Pemerintah Kota Probolinggo memerlukan perencanaan program kegiatan yang saling berkaitan dan terintegrasi antar perangkat daerah. Sehingga perspektif dan pemahaman yang sama tentang isu inklusi disabilitas menjadi pondasi sekaligus kerangka berpikir dalam merencanakan suatu program atau kegiatan.
Isu inklusi disabilitas menjadi penting karena ketika perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diimplementasikan dengan mendasarkan pada aspek-aspek inklusif, maka manfaat atau hasil dari pelaksanaan pembangunan itu akan bisa dinikmati oleh semua orang. Termasuk kelompok marjinal lainnya seperti anak, perempuan hamil, lansia dan lain sebagainya.
“Sesuai visi saya, harapannya identifikasi program/kegiatan dari masing-masing perangkat daerah nantinya harus bisa menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek pembangunan. Sehingga diharapkan akan menjamin keterlibatan mereka dalam proses pembangunan daerah,” bebernya.
Melalui kegiatan ini, lanjutnya, ia meyakini dan percaya pihaknya bisa mewujudkan Kota Probolinggo inklusif. Yaitu suatu kota yang memiliki ekosistem lingkungan inklusi sosial yang terbuka, ramah dan meniadakan hambatan serta bisa merangkul setiap perbedaan yang ada. Bahkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang ditunjang dengan sinergitas pembangunan di segala bidang merupakan langkah penting yang harus dilaksanakan agar manfaat dari pembangunan bisa menjangkau serta dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Probolinggo.
“Khususnya implementasi 3 koridor intervensi atau kebijakan, yaitu penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pemkot menegaskan komitmen akan melakukan secara bertahap disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Dan perlu didukung semua pihak, agar peningkatan kesejahteraan bagi semua warga Kota Probolinggo tanpa terkecuali dapat diraih,” urainya.
Habib Hadi sempat menyinggung terkait masa kepemimpinannya yang akan berakhir di akhir Desember 2023. Ia mengatakan kewajiban untuk mengawal, menjaga dan mewujudkan harapan masyarakat Kota Probolinggo tidak boleh terputus hanya karena masa jabatan telah berakhir, namun harus tetap dilanjutkan. Semua perangkat daerah dan perwakilan dari masyarakat, perlu terus melakukan terobosan-terobosan yang menunjukkan komitmen bagi kesejahteraan dan kemajuan Kota Probolinggo.
“Kolaborasi dan kebersamaan sangat penting karena itu harus kita wujudkan. Saya merasa bersyukur karena saya dibersamai dengan orang-orang yang punya komitmen dan loyalitas untuk kemajuan. Kota Probolinggo, diisi oleh orang-orang yang punya komitmen tentang harapan ke depannya tanpa mementingkan diri sendiri. Ini menjadi kemudahan kita untuk melangkah bersama, karena seberat apapun tanpa ada komitmen bersama, mustahil akan terwujud. Maka dari itu teruslah melangkah untuk menyempurnakan sebuah tujuan yang baik,” ujarnya.
Sementara, Kepala Bappeda Litbang Dyah Sajekti Widowati Sigit menambahkan, disabilitas bukanlah tanggung jawab salah satu perangkat dearah semata, melainkan menjadi tugas semua pihak. Perspektif dan pemahaman yang sama tentang isu inklusif disabilitas menjadi landasan berpikir dalam merencanakan suatu program atau kegiatan yang akan membawa dampak positif dalam upaya mewujudkan Kota Probolinggo yang inklusif.
“Kita semua patut bersyukur melalui komitmen wali kota yang secara massif telah membuka ruang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Dan dukungan beliau dalam gerakan ProHadi pula telah menjadi langkah maju tercapainya partisipasi penuh dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas baik dari segi pendidikan, ekonomi, informasi, infrastruktur, dan layanan kesehatan maupun pelayanan publik yang memadai serta peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas,” terangnya.
Kemudian, lanjut Dyah, juga menjadi arahan bagi perangkat daerah agar dapat menciptakan lingkungan yang ramah tanpa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sesuai urusan dan fungsi masing-masing. Sehingga dapat mewujudkan pembangunan masyarakat yang berkeadilan. Serta mendukung terwujudnya Kota Probolinggo inklusif melalui implementasi dan integrasi disabilitas sebagai isu-isu strategis dalam dokumen perencanaan daerah.
“Saat ini kami juga sedang merancang dan menyusun untuk memasukkan isu strategis dan ke dalam sasaran visi dan misi dalam RPJPD 2025 -2045,” tutupnya.
Kegiatan ini diikuti 70 orang peserta, terdiri dari semua perangkat daerah, lembaga institusi pemerintahan swasta, perwakilan penyandang disabilitas dan stakeholder terkait. Serta menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Jatim. (mir/qie)
