KEDOPOK - Inovasi menggerakkan perekonomian masyarakat dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin. Di masa kepemimpinannya dari tahun 2019 hingga saat ini, ia menggagas program padat karya sebagai program yang melibatkan partisipasi dari masyarakat. Terbaru, pelaksanaan program padat karya dan pavingisasi 3D.
“Karena saya ingin mempercantik lingkungan yang ada. Saya melihat masyarakat mulai semangat untuk menghias lingkungannya,” tegasnya di pendapa Kecamatan kedopok, Kamis (21/9) pagi.
Habib Hadi pun mengatakan, jika kegiatan itu melibatkan kelompok masyarakat sebagai lembaga pelaksana pembangunan dan memakai tenaga kerja lokal untuk menambah pendapatan masyarakat serta memperkuat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan.
Program padat karya ini berupa jalan lingkungan, drainase dan irigasi di 34 lokasi. Sedangkan pavingisasi 3D jalan lingkungan ada di 29 lokasi di 29 kelurahan. “Tanpa ada kolaborasi dengan masyarakat mustahil lingkungan kita akan cantik dan Kota Probolinggo mendapatkan apresiasi atau perhatian. Mari kita bersama-sama, manfaatkan waktu dan tenaga untuk lingkungan kita,” ujarnya.
Menurutnya, kota yang cantik akan membawa dampak positif terhadap perkembangan perekonomian. Banyak warga luar kota yang nantinya berkeinginan datang ke Kota Probolinggo dan warga Kota Probolinggo sendiri akan bangga dan cinta kepada kotanya. Jika sudah cinta tentu akan lebih aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang ingin menghambat kemajuan Kota Probolinggo ini.
“Mari kita sukseskan program ini, karena kita percayakan kepada masyarakat untuk padat karya. Saling menjaga, saling membantu dan menjadi lebih baik lagi. Jika masyarakat sudah cinta maka rasa tanggung jawabnya akan lebih tinggi. Saya ingin masyarakat Kota Probolinggo memiliki pemikiran yang mandiri,” bebernya.
Habib Hadi juga mengatakan melalui Dinas PUPR PKP akan terus memberikan pendampingan secara teknis dan administrasi, serta penguatan kelembagaan agar sesuai denngan regulasi. Selain itu juga ada pendampingan dari APH maupun lembaga profesional untuk memastikan semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai aturan dan membawa manfaat bagi masyarakat.
“Jalan yang dipavingisasi itu dokumen-dokumennya harus jelas, tercatat sebagai aset pemerintah. Begitu juga dengan jalan lingkungan, saluran drainase dan irigasi. Saya berharap warga ikut andil nantinya dalam menjaga, mengawal dan mewujudkan apa yang telah direncanakan,”tandasnya.
Mantan anggota DPR RI ini menyampaikan, Kota Probolinggo menerima hibah sebanyak 2.000 titik lampu PJU tenaga matahari (solar cell) dari lembaga forum budaya dunia heritages yang berasal dari CSR nasional maupun internasional untuk program Indonesia Terang. Nantinya, PJU tenaga matahari (solar cell) ini akan dipasang di jalan lingkungan, pondok pesantren, musholla, makam, RTH, GOR, fasilitas penunjang UMKM dan lain sebagainya.
Salah satu warga, Ahmad Fauzi meminta saran kepada wali kota terkait pelaksanaan program padat karya agar dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan dari pihak manapun. “Biasanya ketika ada proyek ada saja yang mengganggu,” ujarnya.
Wali Kota Probolinggo Habib Hadi mengapresiasi keluhan tersebut dengan memberikan masukan agar warga merubah pola pikir (mindset) untuk terus berani dan tidak ragu dalam menjalankan program ini demi terwujudnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah telah berkomitmen dalam membangun infrastruktur, maka masyarakat juga harus berkomitmen untuk berpartisipasi aktif secara positif. Saat infrastruktur sudah terbangun, harus aktif pula memeliharanya dan tidak menyalahgunakan dalam pemanfaatannya,” pesannya.
Sementara itu, ditemui usai acara, Kepala Dinas PUPR PKP Setyorini Sayekti mengatakan, konsep padat karya dipilih menjadi gagasan Wali Kota Probolinggo agar dapat berimbas ekonomi bagi masyarakat setempat. Selain itu juga pavingisasi 3D digunakan untuk menambah nilai estetika sehingga tampak lebih indah dan semakin menggugah tanggung jawab serta rasa memiliki warga. Karena selama ini yang menjadi permasalahan adalah pemerintah telah membangun infrastruktur tetapi masyarakatnya yang kurang berpartisipasi dalam pemeliharaannya.
“Jadi tahunya hanya mengadu ke pemerintah. Dengan konsep ini, mereka tahu dan merasakan manfaat ekonominya sehingga akan menjadi lebih peduli,” ujarnya.
Rini-sapaan akrabnya, mengungkapkan karena pelaksanaan program padat karya ini memakai metode swakelola yang melibatkan kelompok masyarakat. Ia menyadari banyak dari kelompok masyarakat yang memiliki kekhawatiran tentang kendala-kendala yang akan dihadapi nantinya. Ia memastikan pihaknya akan tetap melakukan pendampingan secara teknis dan administratif agar persyaratan, laporan dan sebagainya benar-benar terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami sendiri selama ini juga didampingi adviser LKPP yang berkompeten dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sehingga benar-benar memastikan apa yang sudah dilaksanakan tidak berpotensi masalah hukum di kemudian hari,” ungkapnya.
Merujuk dari yang telah disampaikan wali kota, Rini menegaskan jalan yang dipavingisasi merupakan aset milik Pemerintah Kota Probolinggo atau masuk dalam catatan BMD. Pihaknya juga telah melakukan verifikasi di lapangan, ternyata ada beberapa lokasi yang belum masuk dalam catatan BMD (barang milik daerah) Kota Probolinggo. “Tentu kami harus clear and clean dulu dari sisi BMD, setelah itu baru bisa dikerjakan. Untuk konsep padat karyanya nanti akan kami pola, pengadaan materialnya dengan e-katalog karena itu potensi-potensi yang selama ini bisa dimainkan. Sehingga dengan e-katalog maka akan transparan,” bebernya.
Lokasi pavingisasi jalan lingkungan ada di 12 titik, lanjutnya, sedangkan untuk drainase ada di 12 titik lokasi, saluran irigasi di 10 titik dan pavingisasi 3D ada di 29 kelurahan. Rini berharap ada banyak lokasi yang bisa disentuh yang dianggap kurang optimal melalui program padat karya ini. “Nilai anggaran secara keseluruhan untuk yang jalan lingkungan sebesar Rp 1,4 M, yang drainase Rp 1,4 M, irigasi Rp 574 juta, paving 3D di 29 kelurahan senilai Rp 4,2 M,” imbuhnya.
Terkait 2 lokasi yang ditinjau oleh Wali Kota Probolinggo, yaitu di Jalan Kyai Syafi’i Kelurahan Jrebeng Kidul dan Gang Dalang Kelurahan Jati. Rini mengungkapkan, usulan tersebut merupakan usulan warga melalui kelurahan kemudian diteruskan ke DPUPR PKP (bottom up). Sehingga diharapkan pavingisasi ini benar-benar dapat diakses dan bermanfaat serta dapat dijaga pemeliharaannya oleh masyarakat setempat.
Selain itu, Rini juga menambahkan terkait bantuan hibah solar cell menjadi tantangan tersendiri, tidak hanya bagi Dinas PUPR PKP, kecamatan dan kelurahan. Nantinya hal ini akan menjadi satu kesatuan di dalam pembangunan. “Ketika disitu jalannya sudah bagus maka penerangan jalannya harus bagus juga. Dan akan bersinergi dengan perangkat daerah yang lain, pengelolaan sampahnya juga harus bagus, pemberdayaan masyarakatnya harus bagus. Mungkin nanti UMKM-nya juga bagus, jadi harapannya wali kota kan seperti itu. Jadi penggerakan itu tidak per bidang tetapi semuanya bisa saling sinergis,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan ini, Sekda Kota drg. Ninik Ira Wibawati, Staf Ahli, Asisten dan sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. (mir/qie)
