MAYANGAN - Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis (28/12) siang. MPP dengan 2 lantai ini diharapkan menjadi ujung tombak pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi, sesuai arahan pemerintah pusat.
MPP hadir sebagai salah satu terobosan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat dan murah.
Di tahun 2019, Wali Kota Habib Hadi menandatangani MOU dengan instansi vertikal. Kemudian di tahun 2020, pihaknya menghadirkan layanan keimigrasian Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I TPI Malang. Hingga di tahun 2022, dilakukan rehab gedung eks Islamic Centre menjadi MPP yang bertujuan untuk menyempurnakan sarana dan prasarana pelayanan publik di Kota Probolinggo. Dan di bulan Oktober tahun 2023 ini semua pelayanan yang sementara di GOR. A.Yani, telah kembali di MPP.
“Untuk pelengkap interior lainnya akan dilakukan di tahun depan dengan anggaran sekitar 2,9 miliar. Saya titip MPP agar lebih sempurna, lebih nyaman dan lebih baik demi masyarakat yang bahagia ketika memperoleh pelayanan dari pemerintah. Saat ini ada 13 perangkat daerah di Pemkot, 10 instansi vertikal dengan total 99 layanan,”terangnya.
Habib Hadi berharap kehadiran MPP yang lebih nyaman dan representatif dapat mendongkrak kemudahan berusaha di daerah melalui layanan perizinan dan non perizinan yang terpadu sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hal ini karena pelayanan publik sangat mempengaruhi minat pelaku ekonomi berinvestasi di tempat tertentu.
Peningkatan investasi, lanjutnya, akan mendukung percepatan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang secara otomatis akan dapat memberikan multiplier-effect bagi kemajuan di berbagai aspek mendasar seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.
Dari data DPMPTSP Kota Probolinggo, melalui 2 aplikasi OSS dan Sicantik, sejak tahun 2022 hingga bulan September 2023 terjadi peningkatan permohonan perizinan. Tahun 2022 jumlah penerbitan OSS sebanyak 4.005 izin, dan Sicantik sebanyak 2.757 izin. Sedangkan di tahun 2023 jumlah penerbitan OSS sebanyak 5.006 izin dan Sicantik sebanyak 2.722 izin.
“Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada DPMPTSP beserta instansi yang tergabung di MPP Kota Probolinggo, atas komitmen dan partisipasi aktif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,”ujarnya.
Habib Hadi berpesan kehadiran Mal Pelayanan Publik menjadi sebuah eskalasi atas pelayanan prima seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik di Kota Probolinggo. “Mari hapus stigma buruk pelayanan pemerintah yang ada di masyarakat. Kita bangkitkan citra Pemerintah Kota Probolinggo yang profesional dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat,” pesannya.
Sementara, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sa’bani mengatakan Mal Pelayanan Publik sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Probolinggo di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya yakin dan percaya dengan niat tulus dan ikhlas mengabdi kepada masyarakat, insyaallah MPP benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kota Probolinggo. Sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan Pemerintah Kota Probolinggo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Kepala DPMPTSP Kota Probolinggo, M. Abbas menambahkan peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Probolinggo sekaligus sebagai sarana informasi kepada masyarakat terkait keberadaan MPP sebagai tempat terintegrasi berbagai layanan publik.
“Juga mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan. Dan meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha,” pungkasnya.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama jajaran penyelenggara pelayanan publik dan penandatanganan prasasti peresmian gedung MPP oleh Wali Kota Probolinggo. Dan dilanjutkan peninjauan stan layanan di dalam MPP Kota Probolinggo. (mir/yul)
