JAKARTA - Habib Hadi Zainal Abidin membagikan pengetahuannya (sharing knowledge) dalam memimpin Kota Probolinggo menuju kota inklusi dalam Forum Kemitraan INKLUSI 2023 (INKLUSI Partnership Forum). Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada berbagai pengampu kepentingan untuk belajar, mengembangkan kapasitas, bekerja sama, dan menampilkan berbagai inovasi dan pencapaian ini dilaksanakan di Jakarta, Selasa (20/6) pagi.
Event ini dihadiri sekitar 500 orang yang terdiri dari perwakilan mitra pemerintah Indonesia (nasional, provinsi dan lokal), Mitra INKLUSI dan Mitra lokal, jawara (champion) lokal dan pemegang hak dari kelompok atau komunitas marjinal, pemerintah Australia, program dan masyarakat lainnya.
“Pemerintah Kota Probolinggo mengawali dengan adanya visi misi yang kemudian dijabarkan dalam program prioritas dan dirincikan dengan tema pembangunan. Tahun 2023 ini tema pembangunan Kota Probolinggo adalah "Percepatan produktivitas sektor unggulan Kota Probolinggo yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berorientasi pada penurunan kemiskinan". Jadi itu menjadi ruh bagi pemerintah untuk melakukan tahapan kebijakan,” jelasnya di hadapan para peserta.
Selain menjabarkan visi dan misinya, Wali Kota Probolinggo juga menekankan pentingnya komitmen dalam merangkul teman-teman difabel dengan membuat peraturan dan data-data yang menjadi dasar dari ditetapkannya berbagai kebijakan yang memihak semua masyarakat Kota Probolinggo. “Tanpa dasar atau regulasi yang ada, pemerintah tidak bisa bergerak,” tegasnya.
Saat moderator Bambang Teguh dari Migrant Care Jember menanyakan perihal tantangan yang dihadapi Habib Hadi dalam mewujudkan Kota Probolinggo Inklusi, wali kota menjawab bahwa terkadang terbentur regulasi. “Kadang masyarakat inginnya yang instan. Padahal kalau dari pemerintah tidak bisa, harus ada pertanggungjawaban yang diberikan. Karena itu kalau mereka (masyarakat) ini komplain, harus kita terima. Kita edukasi agar mereka memahami yang mereka hadapi. Sehingga kemudian mereka mau turut melaksanakan program yang sudah ditetapkan pemerintah,” paparnya.
Bapak empat orang anak ini pun memberikan gambaran bagaimana teman-teman difabel yang selama ini selalu “disembuyikan” didorong untuk keluar dan memberdayakan diri. Tentu dengan dilengkapi fasilitas ramah disabilitas di lingkungan publik. Sehingga mereka merasa nyaman ketika melakukan kewajiban seperti melengkapi administrasi kependudukan. “Mereka kini mau membuat KTP. Dampaknya, mereka juga dapat mengakses bantuan dari pemerintah, tercover dalam program UHC (Universal Health Coverage),” jelasnya.
Melalui forum ini pun Wali Kota Habib Hadi pun menegaskan jika semua permasalahan yang terjadi di daerah seperti kemiskinan misalnya, selalu dianggap daerah yang bisa menyelesaikannya. Padahal, tegasnya itu tantangan bersama. “Daerah punya keterbatasan membuat regulasi. Perlu dorongan dari pemerintah pusat, harus ada percepatan agar pemerintah daerah dibolehkan menggunakan anggaran yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut,” ucapnya
Ia pun menjelaskan jika, ada sahabat disabilitas yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Mereka inilah yang harus memperoleh bantuan dan keberpihakan pemerintah. “Kedua, dalam penyediaan lapangan kerja. Seperti dalam perekrutan PPPK misalnya, teman-teman disabilitas ini harus dirangkul. Regulasinya dibenahi dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa mengikutinya. Jangan diberikan persyaratan yang sama. Kalau mereka diminta bersaingan dengan kualifikasi pendidikan yang sama, tentu mereka bisa kalah. Kondisi seperti ini harus diatasi,” terangnya.
Turut hadir dalam forum yang diprakarsai oleh Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif ini, Sekda Kota Probolinggo, drg Ninik Ira Wibawati, Staf Bappeda Litbang dan Ketua KDK (Kelompok Disabilitas Kelurahan) Kecamatan Kanigaran, Sefri. (qie/uby)
