JAKARTA – Komitmen Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mewujudkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui BPJS kesehatan sudah dimulai pada tahun 2019 lalu. Tepat sejak awal ia menjabat sebagai kepala daerah. Alhasil, hingga Maret 2023 ini sudah 99,91 persen warga mendapat jaminan kesehatan.
Nah, dari komitmen tersebut Pemerintah Kota Probolinggo mendapat penghargaan karena telah memastikan lebih dari 95 persen penduduknya terjamin pelayanan kesehatan masyarakat melalui BPJS kesehatan. Selasa (14/3), Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menyerahkan piala penghargaan UHC (Universal Health Coverage) kepada Wali Kota Habib Hadi, di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan.
“Hari ini saya menerima penghargaan dari BPJS kesehatan, tentunya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan upaya meningkatkan mutu dan kualitas mengenai pelayanan kesehatan,” terang Wali Kota Habib Hadi.
Pada refleksi empat tahun kepemimpinannya akhir Januari lalu, capaian UHC 99,41 persen (berdasarkan data Desember 2022). Kemudian Januari 2023 naik menjadi 99,51 persen, Februari kembali meningkat ke 99,70 persen. Dan, pada Maret (14/3) UHC mencakup 99,91 persen atau 242.698 jiwa dari total jumlah penduduk 242.912. Artinya, tersisa 214 jiwa yang belum masuk data.
“Ahamdulilah selama 4 tahun berjalan terus tiap tahunnya. Penghargaan ini suatu apresiasi yang harus kita jaga dan kita tingkatkan azas manfaatnya bagi warga Kota Probolinggo. Terima kasih untuk masyarakat Kota Probolinggo atas doa dan semuanya, penghargaan ini sebagai penyemangat bahwa apa yang kita lakukan betul-betul mendapat apresiasi dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Probolinggo khususnya,” imbuh Habib Hadi.
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Probolinggo juga sudah dilengkapi sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan. Seperti ambulans siaga di 29 kelurahan hingga pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy yang akan beroperasi pada tahun ini.
Sementara itu, dalam penyerahan penghargaan yang dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menko PKM Muhadjir Efendi, Mendagri Tito Karnavian dan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Dirut BPJS Ali Ghufron Mukti menyampaikan pihaknya bersinergi untuk mengoptimalkan JKN dengan pemda untuk jaminan kesehatan sehingga program tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, di Indonesia sebanyak 90,79 persen sudah UHC. “Capaian ini menjadikan JKN KIS sebagai jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan skema tunggal terintegrasi. Terima kasih kepala daerah di 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota yang lebuh awal cakupan kesehatan semesta lebih dari 95 persen total penduduk,” kata Ali.
Untuk memaksimalkan UHC, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kemendes PDT sedang sinergi cakupan strategi PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi).
Dirut Ali pun menegaskan, bahwa saat ini BPJS Kesehatan tidak punya hutang di rumah sakit. “Kalau ada segera laporkan. Uang BPJS banyak, momentum pembayaran klaim tepat waktu, kurang dari 2 minggu. Karena lebih dari 2 minggu kami didenda. Kesehatan keuangan mendukung fokus utama dari mutu pelayanan lebih baik lagi, tidak ada diskriminasi peserta,” bebernya.
BPJS pun memastikan jaminan kesehatan secara menyeluruh dengan layanan berkualitas, mudah, pasti dan setara. “UHC memastikan seluruh penduduk mempunyai akses layanan kesehatan kapan pun dimanapun tanpa kesulitan finansial,” imbuh Ali.
Menko PMK Muhadjir Efendi mengatakan penghargaan yang diberikan adalah bentuk apresiasi yang tulus dari pemerintah. “Penghargaan yang setinggi-tingginya para gubernur, bupati dan wali kota yang menunjukan kerja keras dan kinerja luar biasa yang ikut berkomitmen dalam JKN,” tuturnya.
Wapres KH Ma’aruf Amin membenarkan JKN membawa banyak dampak positif yaitu meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat. Ke depan, pemerintah mendukung UHC sedikitnya 98 persen dari total populasi menjadi anggota JKN.
Katanya, dukungan optimalisasi tidak hanya sebatas inpres namun lebih dilandasi itikad untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dan pelindungan bagi masyarakat. Karena masih banyak tantangan ke depan harus dihadapi.
Wapres meminta pemda dapat mengambil peran lebih terhadap penduduk rentan antara lain disabilitas, lansia dan masyarakat terlantar. “Saya apresiasi penyediaan anggaran daerah dan pendanaan yang kuat akan menjamin kesehatan,” tegasnya.
Penekanan lain yang disampaikan Wapres Ma’ruf Amin adalah mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga sebagai peserta tanpa terkecuali, pekerja informal mendaftarkan dirinya dan keluarga dalam JKN. Pemda ikut mendorong peningkatan mutu dalam menyediakan pelayanan kesehatan termasuk SDM agar masyarakat dapat pelayanan bermutu.
BPJS Kesehatan juga diminta meningkatkan layanan pada seluruh peserta. Pemda dan pemangku kepentingan terus meningkatkan cakupan dan pelayanan kesehatan serta memastikan masyarakat menjadi peserta aktif JKN. Masyarakat juga mendapat pelindungan sesuai hak dan kewajibannya. (fa)
