KANIGARAN - Untuk menggali saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerjasama yang strategis untuk kemudahan dalam program pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemkot Probolinggo bersama BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan menggelar pertemuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kota Probolinggo Semester 1 di Command Center, Jum’at (19/4) siang.
“JKN ini memang sangat membantu sekali untuk masyarakat pada umumnya karena memang biaya masuk rumah sakit bila ditanggung sendiri itu sangat mahal sekali. Saya harap melalui forum komunikasi ini kita dapat duduk bersama untuk mencapai komunikasi yang baik dan tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung pelaksanaan program JKN,” buka Sekda drg. Ninik Ira Wibawati mengawali pertemuan yang dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Sekda Ninik mengucapkan syukur, saat ini progress pencapaian Universal Health Coverage (UHC) per April 2024 adalah sebesar 100,72% yang lebih dari 100%. Kendati demikian, diakui olehnya bahwa jumlah penduduk lalu sekira 243.887 jiwa sudah terdaftar, ditambah saat ini menjadi 245.637 jiwa.
Atas capaian itu Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan dr. Dina Diana Permata menyampaikan terima kasihnya atas komitmen Pemkot Probolinggo. “Dimana kepedulian dan komitmen untuk memastikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kota Probolinggo ini berlangsung kontinyu sampai dengan saat ini. dan harapan kami tentunya ke depannya sudah tidak ada lagi permasalahan pelayanan kesehatan di wilayah Kota Probolinggo,” ujar Dina.
Menanggapi progress capaian UHC lebih dari 100% itu, menurutnya data penduduk yang diambil data dari Dispendukcapil adalah data semester 1 tahun 2023. ”Jadi ada beberapa kemungkinan sebetulnya yang menyebabkan angka prosentase ini diatas 100%, yaitu data pembanding yang kita gunakan adalah data lama semester 1 tahun 2023,” terang Dina.
Selain membahas cakupan UHC di Kota Probolinggo, Dina juga mempresentasikan kepesertaan JKN, anggaran Iuran JKN, pelayanan kesehatan yang terjalin interaksi dengan berbagai pihak. Diantaranya dengan Kepala Disperinaker, Kepala DPMPTSP, Kepala BKPSDM, Kepala Dinsos PPPA, Kepala Dinkes P2KB, Kepala Dispendukcapil, perwakilan BAPPEDA Litbang dan perwakilan BPBD.
Terkait dengan pelayanan kesehatan, Dina meminta dukungan terhadap SK Tim Pencegah Kecurangan JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama Kota Probolinggo. “Kami mohon dukungan pada SK Tim anti fraud yang sudah di SK kan oleh Wali Kota Probolinggo di bulan Mei 2023. Dimana ada beberapa OPD dan organisasi profesi yang terlibat di dalamnya. Mohon nanti dari tim pencegahan kecurangan jaminan kesehatan yang sudah dibentuk ini bisa lebih optimal lagi terkait dengan identifikasi pencegahan kasus-kasus kecurangan yang terjadi di fasilitas kesehatan,” bebernya. (dy/pin)
