Jakarta – Kepala Daerah se-Indonesia menghadiri Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), mewujudkan satu data menuju Indonesia Emas 2045. Agenda itu berlangsung di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (20/6).
Penjabat Wali Kota Nurkholis mengikuti serangkaian acara tersebut, mulai dari seremoni peluncuran oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarva, Menaker yang diwakili oleh Kepala Barenbang, Perwakilan Mendagri, Menkop UKM Deputi Bidang Kewirausahaan, Plt Kepala Badan Pusat Statistik, Sekretaris TNP2K, Dirut BPJS Ketenagakerjaan.
Menyikapi hasil paparan dari kementerian/lembaga itu, Nurkholis mendukung pemanfaatan data Regsosek ini. Menurutnya, data itu memiliki peranan penting dalam pengambilan kebijakan di daerah.
“Kegiatan Regsosek yang menjadi prioritas pemerintah ini tentunya memerlukan dukungan dan komitmen semua pihak, mulai dari pendataan, pemanfaatan, hingga pemutakhiran data,” ujarnya.
Pria penyuka olahraga selam ini, bakal berkoordinasi dengan jajarannya agar bisa berkolaborasi dan bersinergi. Khususnya dalam memanfaatkan dan melakukan proses pembaruan data yang telah terkumpul, supaya lebih faktual dan berkualitas.
Pada kesempatan itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarva menyerahkan secara simbolis kepada kementerian/lembaga yang hadir dalam peluncuran tersebut, sebagai bentuk dukungan dengan memberikan hak akses data Regsosek.
“Peluncuran kolaborasi pemanfaatan sistem data regsosek dilaksanakan dalam rangka mendukung Visi Indonesia Emas 2045 berdasarkan perencanaan dan penganggaran berbasis data yang valid ataupun akurat, berpotensi menghemat anggaran hingga Rp 50 triliun,” ujarnya.
Suharso juga mengungkapkan jika data Regsosek dapat digunakan untuk menganalisis kondisi rumah beserta anggota rumah tangga. Termasuk memastikan bantuan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Selain dimanfaatkan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, akses data Regsosek juga akan diberikan kepada akademisi dan organisasi masyarakat, untuk mendukung proses-proses kajian ataupun kegiatan lainnya, yang dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan program Pemerintah. Proses ini dilaksanakan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi,” pungkasnya.
Selanjutnya, para peserta menyimak gelar wicara (talkshow) yang dipaparkan oleh para narasumber. Diantaranya, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Kepala Bappenas Cholifihani. Kemudian berikutnya, Adi Trisno Juwono, Asisten Deputi Bidang Pemetaan data dan analisis usaha Kemenkop dan UKM. Lalu ada Kepala Pusat data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Mokhammad Farid Ma’ruf. Kemudian Kepala Bappelibangda Provinsi NTT Alfonsus Theodorus. (yul/pin)
