JAKARTA – Dari 199 daerah yang menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Nasional, salah satunya adalah MPP Kota Probolinggo. Penjabat Wali Kota Probolinggo Taufik Kurniawan diundang oleh Kemenpan RB dalam penetapan tersebut. Ia hadir bersama Sekda drg Ninik Ira Wibawati, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muhammad Abas.
Penetapan MPP Digital Nasional di Kota Probolinggo ditandai dengan pencanangan yang dilaksanakan secara nasional oleh Kemenpan RB, Selasa (8/10) di Jakarta. Dibalut dalam gelaran Gebyar Pelayanan Prima “Wujudkan ekosistem pelayanan publik transformatif, inovatif dan inklusif.” Acara tersebut dihadiri Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta sejumlah menteri lainnya.
Pj Taufik Kurniawan usai mengikuti serangkaian acara seremoni itu mengungkapkan, jika MPP Digital adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik. “Di era digitalisasi, pelayanan semacam ini menjadi sebuah keharusan guna memberikan kemudahan akses layanan. Tidak harus datang ke kantornya, semua pelayanan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Hal ini merupakan bentuk transparansi, memangkas birokrasi, lebih mudah, cepat, efektif dan efisien,”ujarnya.
Usai ditetapkan, ia juga bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan pengelolaan MPP Digital Nasional pada tingkat Pemda. “Dalam proses ini dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Termasuk diperlukan edukasi maupun pendampingan secara teknis kepada masyarakat, sesuai dengan panduan yang ditentukan,”imbuhnya.
Pihaknya juga melaksanakan evaluasi penyelenggaraan dan peningkatan kualitas MPP Digital Nasional. Serta melaporkan tindak lanjut implementasi perbaikan pengelolaan MPP Digital Nasional minimal satu kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Kemenpan RB.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP M Abbas menyebut pentingnya dukungan peningkatan infrastruktur digital agar semua laporan masyarakat bisa diakses. “DPMPTSP Kota Probolinggo siap memberikan pelayanan masyarakat dengan menerapkan teknologi informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya
Abbas juga menambahkan jika Kota Probolinggo merupakan daerah yang sudah memenuhi indikator yang telah disyaratkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini disahkan melalui Surat Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional.
Apresiasi dari Kemenpan RB
Plt Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Abdul Hakim mengungkapkan, Gebyar Pelayanan Prima adalah momentum mensyukuri berbagai capaian dan inovasi pelayanan publik yang telah diraih bersama.
Kemenpan RB mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hakim menjelaskan, pelayanan publik di Indonesia menunjukkan tren positif dan mengalami peningkatan. Indeks daya saing Indonesia pun meningkat signifikan di peringkat ke 27.
Peningkatan ini mencerminkan berbagai perbaikan yang dilakukan pemerintahan dan penyelenggaran pelayanan publik.
“Reformasi Birokrasi memberikan dampak nyata dalam pelayanan publik, bekerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami penghargaan sebagai apresiasi atas penyelenggaraan pelayanan publik yang baik,” jelas Abdul Hakim.
Gebyar Pelayanan Prima memberikan penghargaan atas pelayanan publik ramah kelompok rentan, kemudian soft launching 22 MPP yang menyusul 208 MPP yang sebelumnya terbangun di berbagai wilayah di Indonesia.
Penambahan MPP disebutkan Abdul Hakim dapat semakin mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan.
Selain MPP fisik (gedung) yang mengintegrasikan sektor layanan dalam satu locus kantor, Kemenpan RB juga mendorong MPP melalui MPP digital.
“Sebanyak 199 pemerintah daerah di kota/kabupaten sebagai penyelenggara MPP digital. Akan bergabung juga penambahan layanan jaminan pensiun dari Taspen,” terang Abdul Hakim.
“Semoga semakin efektif, efisien dan mendekatkan pelayanan dalam masyarakat. Kami terus melakukan evaluasi pendampingan dan evaluasi secara berkala terhadap MPP ini, khususnya mendorong integrasi dan interoperability di MPP dan MPP Digital,” imbuhnya. Acara siang itu juga meresmikan hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP). (yul/pin)
