Kanigaran - Guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemilik risiko pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Inspektorat setempat menggelar Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada Rabu (18/12) pagi di Command Center kantor wali kota setempat. Penjabat Wali Kota M. Taufik Kurniawan, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah dan camat se Kota Probolinggo mengikuti bimtek tersebut.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam menyusun risk register atas program/kegiatan prioritas di tingkat kota maupun tingkat perangkat daerah. “Yang berfokus pada peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mengelola risiko dalam kegiatan operasional perangkat daerah dan untuk memperkuat kapasitas peserta dalam menghadapi potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi,” ujar Inspektur Puji Prastowo.
Selain itu, peserta juga diberikan kesempatan untuk mengikuti sesi diskusi dan studi kasus yang dapat memperdalam pemahaman mereka mengenai penerapan manajemen risiko dalam skenario nyata. Dengan memanfaatkan berbagai alat dan teknik terbaru, mereka dilatih untuk membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian.
Narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur Cipatra mengatakan angka SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemkot Probolinggo yaitu 3,2 dari skala 5, salah satu unsur di antaranya adalah mengelola manajemen risiko.
Hal ini menjadi perhatian Penjabat Wali Kota M. Taufik Kurniawan saat ditemui usai membuka acara. “Narasumber tadi mengatakan demikian, dengan momentum ini berarti nanti teman-teman di OPD untuk lebih meningkatkan dan aware lagi terkait manajemen resiko, terutama pengelolaan manajemen. Saya yakin kalau identifikasinya semuanya sudah berjalan dengan baik tinggal pengelolaannya,” ucapnya.
Ia pun memberikan masukan terkait hal itu. “Secara teknis bisa dilakukan dengan ditunjuk secara manajer yang menangani meskipun dari struktur organisasi tidak ada tapi bisa ditunjuk yang bertanggung jawab untuk mengawali,” usulnya.
Menurutnya, tantangan yang ada yaitu budaya organisasi yang masih belum merasa perlu banget terkait dengan manajemen risiko ini. “Merasa semuanya berjalan dengan baik, padahal di situ ada potensi-potensi yang bisa menggagalkan capaian tujuan atau risiko-risiko fraud, termasuk risiko bencana,” tambahnya. (dy/uby)
