KANIGARAN - Data yang rinci dan akurat berperan penting dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk menunjang hal tersebut, pemkot melalui Dinas Sosial PPPA menggandeng BPS Kota Probolinggo. Digelar Rapat Koordinasi Profil Kemiskinan untuk Bulan Maret 2024, pada Rabu (17/7) sore di Ruang Command Center.
Memimpin rakor, Penjabat Wali Kota Probolinggo Nurkholis yang didampingi Sekda drg. Ninik Ira Wibawati mengatakan bahwa data yang dipaparkan oleh BPS perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Agar rencana pembangunan di Kota Probolinggo sesuai dengan program nasional. Utamanya terkait stunting yang masih menjadi perhatian utama pemkot.
“Jadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui memahami bagaimana angka-angka tersebut sehingga pada saat perencanaan kedepan bisa sinergis dengan pembangunan nasional dan sekaligus evaluasi. Terlebih pada persoalan kasus stunting dan juga program bantuan yang diberikan tepat sasaran.” pesan Nurkholis.
Terkait kemiskinan, Kepala BPS Kota Probolinggo Mouna Sri Wahyuni menyampaikan data statistik kemiskinan secara makro. Yakni berdasarkan konsep pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach). “Kalau kita bicara tentang kemiskinan memang kompleks bapak ibu yaa. Dari berbagai sumber yang ada saat ini, BPS mengeluarkan angka kemiskinan makro jadi ini sudah pakem konsepnya dan metodologinya yang umum di pakai oleh pemerintahan sebagai data dasar untuk membuat kebijakan-kebijakan,” terang Mouna.
Masih menurut Kepala BPS Mouna, untuk Kota Probolinggo, data penduduk miskin per kapita per bulan menunjukkan hasil yang menggembirakan, turun 0,3 persen pada Maret 2024. Dari angka 6,48 persen menjadi 6,18 persen. “Nah inilah yang kita tunggu oleh Bapak-Ibu pemangku kepentingan, inilah hasil kerja keras bapak-ibu sekalian. Ini menggambarkan bahwasanya penurunan angka kemiskinan di Kota Probolinggo terjadi penurunan sebesar 0.3 persen point dan ini sangat luar biasa Pak Pj, perlu saya apresiasi atas kinerja bapak-ibu sekalian” uangkapnya.
Di penghujung paparannya, Kepala BPS yang menjabat sejak bulan januari 2024 itu menyampaikan dalam 10 tahun terakhir Pemerintah Kota Probolinggo berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 2 digit ke 1 digit, tepatnya pada Maret 2013. Tren tingkat kemiskinan Kota Probolinggo dalam 10 tahun terakhir turun melandai dikarenakan tingkat kemiskinannya sudah relatif kecil.
Hal tersebut juga dipertegas dengan posisi garis kemiskinan Kota Probolinggo paling rendah diantara kota/kabupaten di Jawa Timur untuk wilayah pendalungan. Kota Probolinggo 6,18%, Kota Pasuruan 6,32%, Kabupaten Banyuwangi 6,54% lalu Kabupaten Lumajang 8,65%, Kabupaten Pasuruan 8, 63%, Kabupaten Jember 9,01%, Kabupaten Situbondo 11,51%, Kabupaten Bondowoso 12,6% dan terakhir Kabupaten Probolinggo 16,45%. (dev/dp)
