Kademangan – Keinginan Bawaslu untuk memiliki kantor sekretariat bakal segera terwujud. Guna memastikan bakal kantor yang ditempati pengawas pemilu itu, Penjabat Wali Kota Nurkholis meninjau ke kantor eks UPT Disdikbud Kecamatan Kademangan, Jumat siang (5/7).
Ia didampingi oleh Sekda kota Ninik Ira Wibawati, para asisten, Kepala Disdikbud Siti Romlah, Kepala BPPKAD Ratri Dian Sulistyawati dan Kepala Bakesbangpol Muhammad Sonhadji. Mereka ditemui oleh anggota Bawaslu Putut Gunawarman dan anggota lainnya.
Nurkholis melihat secara langsung kondisi bangunan tersebut, mengingat di dalamnya masih ditempati Koperasi Dharma Bhakti, koperasi PNS Kecamatan Kademangan. “Proses Pilkada 2024 tahapannya juga sudah dimulai, karena itu Bawaslu juga membutuhkan kantor sekretariat untuk bisa menjalankan tugasnya. Ketua Bawaslu Johan Dwi Angga ini cerita, sudah lama mengajukan agar bisa memperoleh gedung yang bisa dipinjam pakai. Akhirnya kita koordinasi dan di cek bangunan mana yang bisa digunakan,” urainya.
Menurut kepala daerah yang hobis tenis lapangan ini, ada beberapa tempat alternatif, namun sayangnya yang lahannya luas dan memungkinkan adalah bangunan eks kantor UPT Disdikbud Kecamatan Kademangan itu. Dalam waktu dekat Disdikbud dan BPPKAD akan segera membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) aset pemkot itu.
Sementara itu, anggota Bawaslu Koordinator Divisi hukum, pencegahan, parmas dan humas Putut Gunawarman mengapresiasi perhatian Pj Wali Kota Nurkholis. “Terima kasih, setelah sekian lama mengajukan, akhirnya baru sekarang pemkot merealisasikan keinginan Bawaslu memiliki kantor sekretariat. Meski banyak hal yang harus direhab, agar bangunan tersebut layak dan representatif,” urainya,
Pihaknya akan berkoordinasi dengan Bawaslu Jatim agar bisa memperoleh dukungan anggaran. “Karena tidak ada anggaran rehab gedung ini dari pemkot, kami akan berusaha mengajukan ke Bawaslu jatim. Tentunya setelah melakukan penandatanganan BAST bangunan itu tuntas. Diprediksi sekitar dua minggu kedepan sesuai informasi dari Kadisdikbud tadi,”imbuhnya.
Putut berharap semuanya bisa dituntaskan sebelum masuk masa kampanye dalam tahapan pilkada. Ia menguraikan ruangan yang dibutuhkan Bawaslu cukup banyak diantaranya, 3 ruangan untuk pimpinan, untuk ruang korsek, keuangan dan umum, ruang staf SDM, KPPH dan PPM. Termasuk ruangan untuk penerimaan laporan dan pengaduan, ruang sidang sengketa dan ruang rapat yang bisa meenamapung hingga 75 orang untuk panwascam.
“Saat ini kami msih menempati kantor lama yang sewanya juga hampir habis, dan kita harus sudah pindah sebelum masuk kampanye sekitar bulan September. Karena pada masa itu sudah harus mengawasi banyak hal, mulai logistik hingga kemungkinan terjadinya pelanggaran lain. Apalagi pilkada itu tingkat kerawanan lebih tinggi, sehingga konsentrasi kita sudah urusan pilkada. Tidak memungkinkan jika masih harus boyongan pindah kantor. Karena itu lebih cepat pindah lebih baik,”pungkasnya. (yul/pin)
