KANIGARAN – Sekda Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati mengikuti acara SPBE Summit 2024 sekaligus peluncuran Govtech oleh Presiden RI Joko Widodo melalui zoom. Ia didampingi Asisten Administrasi Umum Retno Fadjar Winarti, Kepala Diskominfo Aman Suryaman, dan Kabag Organisasi Prijo Djatmiko.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan kembali kehadiran birokrasi untuk melayani, bukan mempersulit, bukan memperlambat. Sehingga tolok ukurnya kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan kemudahan urusan masyarakat. Dalam kesempatan ini, ia juga melarang kementerian, lembaga, pemprov maupun pemda membuat aplikasi baru, karena saat ini sudah ada sekitar 27.000 aplikasi.
“Platform yang ada berjalan sendiri-sendiri dan kerjanya juga sendiri-sendiri. Tidak akan mungkin bisa mempermudah dan mempercepat layanan publik, karena tidak terintegrasi bahkan banyak yang tumpang tindih. Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru dan platform baru. Terlalu banyak instal, isi data lagi dan rumit,” tegasnya.
Presiden dua periode ini meminta agar memperkuat digital publik infrastruktur. Semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Memperkuat transformasi GovTech, satu portal terintegrasi. Tersedia layanan pendidikan, kesehatan, ijin usaha, perpajakan. ASN digital disiapkan dan sistemnya disosialisasikan, diperbaiki dan dilanjutkan secara bertahap.
“Saya titip agar kementerian, pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh ada lagi alasan merasa milik lembaga saya, pemda saya. Tidak akan maju jika egosentris dipelihara, tinggalkan praktek dan mindset lama. Dengan ini saya luncurkan GovTech Indonesia dengan nama “INA Digital”, pungkasnya.
Acara yang digelar Senin pagi (27/5) diikuti secara serius oleh sekda dan jajarannya. Hal ini merupakan bukti komitmen Pemkot Probolinggo agar bisa mensosialisasikan dan mengimplementasikan GovTech Indonesia tersebut. Sekda Ninik pun menyatakan komitmennya untuk mengikuti arahan Presiden Jokowi.
“Kita akan ikuti dan laksanakan sesuai arahan Bapak Presiden RI Jokowi. Layanan publik yang terintegrasi, sehingga mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Termasuk berhenti membuat aplikasi baru dan percepatan tranformasi digital,” imbuhnya. (yul/pin)
