MAYANGAN - Pemkot Probolinggo melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUP) memperkuat kelembagaan pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Sebanyak 29 koordinator KKMP di Kota Probolingo rampung mengikuti sosialisasi dan pembekalan sebelum koperasi ini benar-benar beroperasi.
Kepala DKUP Fitriawati menyampaikan, kegiatan sosialisasi digitalisasi bagi KKMP sebagai pengenalan program dan produk bisnis pada Bank Himpunan Negara (Himbara). Dan, menambah wawasan terkait pengembangan usaha serta memastikan koperasi berjalan optimal sehingga dapat membantu monitoring dan pendampingan koperasi secara real-time.
“Sosialisasi ini telah kami bagi 3 tahap dari 29 kelurahan yang ada dan hari ini adalah gelombang terakhir yang diikuti oleh 9 kordinator pengawas, dalam hal ini adalah para lurah dan 60 pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih,” terangnya.
Sosialisasi diisi materi narasumber dari DPRD Kota Probolinggo dan HIMBARA yaitu BNI, BRI dan Bank Mandiri. Selain itu, juga melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
Fitriawati juga menegaskan, sebelum KKMP berjalan, para pengurus dan anggota dapat melakukan pemetaan terhadap potensi usaha di wilayah masing-masing. Hal ini perlu dilakukan untuk memahami sistem kerja koperasi, strategi bisnis hingga manajemen keuangan. Pendampingan akan terus dilakukan agar koperasi mampu berperan besar dalam menggerakkan roda perekonomian.
Kali ini, Sosialisasi Digitalisasi bagi KKMP yang dibuka Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, diselenggarakan di Aula Badan Kesatuan Politik (Bangkespol), Kamis (7/8). Dalam sambutannya, Wawali Ina mengungkapkan pentingnya digitalisasi dalam menjawab tantangan koperasi di era modern. Pasalnya, sistem digital yang digunakan dalam program ini memungkinkan pengawasan transparan hingga ke detail pergerakan satu rupiah di koperasi.
"Menindaklanjuti program Presiden sesuai Inpres No. 9 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih, perlu Bapak/Ibu pahami bahwa digitalisasi bukan lagi sebuah tren, melainkan sebuah kebutuhan. Sekarang apa-apa juga serba QRIS nggeh. Nah itu sudah termasuk penggunaan digitalisasi. Apalagi koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi agar tetap relevan dan kompetitif," ujarnya.
Lebih lanjut, Ina menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih bukan koperasi konvensional pada umumnya. Melainkan hasil instruksi langsung Presiden yang melibatkan koordinasi lintas kementerian hingga ke pemerintah daerah. Oleh karena itu, tanggung jawab yang diemban oleh pengurus koperasi harus dilandasi dengan integritas tinggi dan semangat gotong-royong. Ia juga berharap para peserta pelatihan dapat menyerap pengetahuan dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional koperasi masing-masing. (Dev/fa)
