Kanigaran — Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana serta memperkuat upaya pengurangan risiko bencana dalam program pembangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Probolinggo menggelar Musyawarah Besar Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) pada Jumat pagi (5/12) di Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota Probolinggo.
Acara ini dihadiri Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Rey Suwigtyo. Hadir pula perwakilan BPBD Provinsi Jawa Timur, Sekjen FPRB Provinsi Jawa Timur, unsur Forkopimda, asisten dan staf ahli, serta kepala OPD terkait.
Sebanyak 60 peserta dari unsur dunia usaha, organisasi dan relawan masyarakat, akademisi, serta media massa turut berpartisipasi. Kehadiran berbagai unsur ini menegaskan kuatnya sinergi pentahelix dalam upaya mewujudkan kota yang lebih siap menghadapi risiko bencana.
Kalaksa BPBD Kota Probolinggo, Boedi Harjanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. “Upaya pengurangan risiko bencana diarahkan pada peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan sinergi pentahelix, dan optimalisasi koordinasi antar pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan FPRB, pelaksanaan pencegahan maupun penanganan bencana dapat berlangsung lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Boedi menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Kota Probolinggo yang tangguh bencana dan bebas banjir.
Sementara, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menyampaikan rasa syukur karena Kota Probolinggo selama ini terhindar dari bencana besar seperti yang terjadi di sejumlah daerah. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya kewaspadaan karena Kota Probolinggo tetap berada di wilayah rawan bencana dan berpotensi terdampak cuaca ekstrem. “Kita patut bersyukur karena tekanan cuaca di wilayah kita mampu dinetralisir oleh angin Gending. Ini adalah anugerah bagi Kota Probolinggo, namun bukan alasan untuk lengah. Mitigasi harus terus kita lakukan,” tegasnya.
Aminuddin juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui forum ini. “Pencegahan adalah kata kunci dalam mengurangi dampak terhadap kesehatan, ekonomi, dan aspek lainnya. Sinergi seluruh unsur yang ada akan melahirkan kolaborasi yang harmonis, tanggap, tangkas, dan tangguh menghadapi bencana,” ujarnya.
Wali kota turut menyinggung program Probolinggo Bersolek, yang menjadi visi dirinya bersama Wakil Wali Kota Ina untuk mewujudkan Kota Probolinggo bebas banjir melalui fokus perbaikan dan optimalisasi drainase. Pemerintah, lanjutnya, juga terus meningkatkan sarana prasarana, sosialisasi, dan edukasi kebencanaan termasuk bagi dunia pendidikan.
“Harapan saya, forum ini dapat membangun jaringan informasi mitigasi dan pencegahan agar Kota Probolinggo terhindar dari risiko bencana. Konsolidasi yang baik harus terus dilakukan, terutama karena kita adalah kota kecil yang perlu bergerak kompak,” tambahnya.
Melalui musyawarah besar ini, Pemerintah Kota Probolinggo menegaskan komitmennya dalam memperkuat kapasitas tiap unsur pentahelix dan menjaga kesinambungan sinergi bersama provinsi dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini diharapkan semakin memantapkan Kota Probolinggo sebagai kota yang aman, siap, dan tangguh dalam menghadapi bencana di masa mendatang. (vv/pin)
