JAKARTA – Lagi-lagi Pemerintah Kota Probolinggo mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kota yang dipimpin dr Aminuddin ini dinilai berhasil meningkatkan pemerataan dan perbaikan distribusi kesejahteraan masyarakatnya.
Dalam acara Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan skor –0,085 untuk Pemkot Probolinggo dalam kategori Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat pada kelompok Pemerintahan Kota dengan Fiskal Rendah pada periode 2024–2025.
Diketahui, nilai terendah pada kategori ini sebesar 0,063, yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan. Penghargaan dari Kemendagri diserahkan oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Peneliti Utama BRIN Siti Zuhro kepada Wali Kota Aminuddin, Senin (1/12) malam, di Jakarta.
Bagi Wali Kota Aminuddin, penghargaan ini sangat prestisius karena tidak banyak daerah yang mampu mendapatkan. Di Jawa Timur hanya ada 2 daerah, se-Indonesia ada 48 provinsi dan kabupaten/kota yang meraih apresiasi dari Kemendagri ini. Beberapa indikator penilaian adalah data kemiskinan, bantuan sosial dan tata kelola pemerintahan serta akses layanan digital.
“(Apresiasi) Ini wujud kinerja pemerintah yang hadir untuk masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Ini juga wujud kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan kinerjanya, tanggap dalam menemukan dan kenali permasalahan, intervensi pemecahan masalah dan implementasi penanganannya,” jelas wali kota.
Dalam sambutannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, pemberian penghargaan tersebut untuk memotivasi pemda agar dapat memenuhi harapan rakyat. Apalagi, saat ini para kepala daerah umumnya terpilih melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Kondisi tersebut idealnya menjadi legitimasi kuat bagi kepala daerah untuk semakin dipercaya publik.
“Ini tantangan tersendiri bagi Bapak-Ibu sekalian. Oleh karena itu, pemberian reward ini, di samping memotivasi juga kami harapkan ada iklim kompetitif yang bisa memperkuat legitimasi Bapak-Ibu (kepala daerah) sekalian,” ujar Mendagri.
Mendagri menambahkan, pihaknya mengapresiasi gelaran kali ini lantaran memasukkan kategori penghargaan yang menjadi tugas utama kepala daerah. Hal ini meliputi penanggulangan kemiskinan, akselerasi perbaikan akses dan kualitas layanan pendidikan, perbaikan kualitas layanan kesehatan, akselerasi penyerapan tenaga kerja, penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat, pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi pertambangan dan non-pertambangan, serta tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Di lain sisi, Mendagri juga mengapresiasi format penghargaan yang mempertandingkan daerah berdasarkan kapasitas fiskal masing-masing. Dengan demikian, persaingan antarpemda dapat berlangsung secara sportif.
Lebih lanjut, Mendagri berharap pada ajang mendatang, akan muncul sosok-sosok kepala daerah baru yang mampu mengukir prestasi. Ia juga mengapresiasi para dewan juri yang terdiri dari akademisi hingga profesional, yang telah memberikan penilaian secara objektif. Selain itu, Mendagri mendorong daerah untuk terus berkarya, lantaran sumbangsih daerah akan berpengaruh besar bagi nasional.
“Saya juga mohon dan mengajak kepada rekan-rekan, daerah-daerah yang belum beruntung mendapatkan penghargaan, ya saya minta untuk berlomba. Berlomba untuk mendapatkan penghargaan, karena ini adalah bagian dari tugas, ibadah, kita semua kepada rakyat, tanggung jawab yang diberikan. Dan kemudian tentu juga akan membuat kebanggaan bagi Bapak-Ibu sekalian,” tandasnya.
Turut hadir pada rapat tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Direktur Utama Tempo Media Group Arif Zulkifli, Peneliti Utama BRIN Siti Zuhro, jajaran pejabat tinggi di lingkungan Kemendagri, serta pejabat terkait lainnya di lingkungan K/L. (fa/pin)
