MAYANGAN – Badan Gizi Nasional menggelar acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengawasan dan pemantauan SPPG di Bromo Park Hotel, Jumat (12/12). Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, perwakilan Forkopimda, Kepala SPPG, mitra, dan yayasan di Kota Probolinggo. Acara dibuka oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, bersama Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Enny Indarti.
Dalam paparannya, Nanik S. Deyang menegaskan pentingnya kedisiplinan dan ketelitian SPPG serta para mitra dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ia menyoroti sejumlah temuan di lapangan, mulai dari kelalaian SPPG, kurangnya kepemimpinan kepala dapur, masalah kebersihan, hingga kesiapan dapur yang dinilai masih banyak kekurangan.
“Ini bukan sekadar program mencerdaskan anak bangsa, tetapi menyangkut nyawa. Sebuah keteledoran oleh SPPG dan mitra bisa berakibat fatal. Presiden memberikan prioritas besar terhadap program ini, namun jika dijalankan tidak benar, dampaknya sangat serius,” tegasnya.
Nanik juga mengingatkan agar SPPG memastikan kompetensi sopir pengantar makanan, mempekerjakan warga sekitar, serta menerapkan prinsip keamanan dengan tidak memasuki halaman sekolah saat pengantaran. Ia menekankan bahwa bahan baku harus homemade, bukan produk pabrikan, karena program ini juga dirancang sebagai jalur percepatan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, ia menyebut perlunya perluasan penerima manfaat, termasuk guru PAUD, guru ngaji, guru sekolah, dan tenaga administrasi. “Mitra sudah dipercaya, maka harus bertanggung jawab penuh,” kata Nanik..
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari Asta Cita Presiden, khususnya poin ke-4 terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menyampaikan bahwa angka stunting di Kota Probolinggo telah berada di bawah standar nasional, dan kehadiran dapur MBG diharapkan semakin mempercepat penurunan.
“Saya tekankan kepada SPPG dan koordinator wilayah, dapur yang belum siap harus dihentikan sementara. Ini menjadi perhatian dunia. Kita perlu percepatan untuk 33 ribu penerima manfaat, termasuk penguatan regulasi,” ungkapnya.
Selain penguatan tata kelola, wali kota juga menyoroti aspek lingkungan dari pelaksanaan MBG. Dengan 85 persen limbah berasal dari bahan organik, Pemkot telah menjalin MoU dengan pihak ketiga untuk penanganan sampah dan pemanfaatan limbah. “Sekarang mungkin belum terasa, tetapi pengelolaan harus disiapkan dari sekarang. Pengawasan lanjutan akan terus dilakukan. Tanpa koordinasi, program ini akan menghadapi banyak hambatan,” jelasnya.
Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Enny Indarti, menjelaskan bahwa seluruh SPPG yang belum mendaftar SLHS kini telah menyelesaikan pendaftaran, termasuk ahli gizi dan akuntan. Ia berharap kegiatan ini dapat menyosialisasikan sejumlah kebijakan terbaru, di antaranya KepBGN 277/2025, Keppres tata kelola MBG, peran pemerintah daerah, serta penguatan pemantauan dan pengawasan SPPG.
Sementara itu, Sabarijanto dari Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan menyampaikan laporan kegiatan, bahwa tujuan utama sosialisasi ini adalah membekali SPPG dalam evaluasi, pelaksanaan tugas, serta memperoleh arahan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu. Ia menyebut, beberapa permasalahan di Kota Probolinggo masih dijumpai pada bidang mutu gizi dan makanan serta administrasi, sehingga penguatan kapasitas menjadi hal yang mutlak dilakukan. (sit/fa)
